Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memancing daerah untuk membuat sebanyak-banyaknya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama, dalam menyiasati permasalahan pandemi covid-19 yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun depan.
"Sebanyak-banyaknya melakukan terobosan-terobosan positif karena penilaian inovasi Indonesia (atau) nasional itu diukur tidak hanya inovasi pemerintah pusat dan nonpemerintah, (tapi juga) diukur dari kontribusi dari pemerintahan daerah melakukan inovasi," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui keterangan pers, kemarin.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan lomba inovasi daerah yang semestinya juga dilaksanakan dari tahun ke tahun. Untuk inovasi terkait sistem pemerintahan di daerah, terang Tito, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri akan menjadi ujung tombak dalam memberikan penilaian.
"Saya ingin agar ada sesuatu yang lain di tahun ini, yaitu adanya iklim yang kompetitif terhadap daerah, ada persaingan antardaerah untuk melakukan inovasi," imbuhnya. Ia menyampaikan ada empat poin yang berkaitan dengan lomba inovasi tersebut, yakni pertama, daerah diminta lebih kompetitif.
Kedua, inovasi itu juga terkait dengan penanganan permasalahan pandemi covid-19, antara lain sosialisasi pemerintah daerah mengenai kebiasaan kenormalan baru supaya masyarakat memahaminya. Selain itu, upaya mereka dalam mendukung kegiatan produktif secara ekonomi yang aman dari covid-19.
Kemendagri menginisiasi lomba inovasi di tujuh sektor yang utama. Ketujuh sektor meliputi pasar tradisional, pasar modern mulai minimarket sampai yang besar mal, restoran, hotel, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tempat wisata, dan transportasi umum.
Ketiga, dalam inovasi tersebut harus mengandung kreativitas dan sesuatu yang baru yang dilakukan pemda. Keempat, inovasi harus diwujudkan dengan adanya kerja sama/kolaborasi.
Di kesempatan terpisah, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Subardi melanjutkan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19. Kali ini di Padukuhan Grogol III dan VI Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Subardi memberi perhatian khusus karena wilayah itu sedang diisolasi setelah warganya dinyatakan positif korona.
"Rasa solidaritas dan gotong royong warga di sini perlu kita apresiasi. Kami akan terus membantu pemenuhan kebutuhan pangan hingga alat pelindung diri," kata Ketua DPW NasDem DIY ini, Minggu (7/6). (Ind/Uta/P-2)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved