Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud memberi support moril terhadap para kepala desa beserta perangkatnya yang sedang melakukan proses percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami dampak Covid-19.
“Ikhtiar keras para kepala desa dalam menyegerakan pencairan BLT yang bersumber dari Dana Desa adalah wujud kepedulian dan kepekaan sosial para pemimpin desa tersebut,” ucap Ruslan dalam keterangan persnya, Senin (18/5).
Sebagaimana yang terjadi di dapilnya, Aceh II, para kepala desa beserta perangkatnya sangat memahami nilai kearifan lokal yang berlaku di Aceh. Apalagi, kebutuhan belanja rumah tangga selalu membengkak di tiap-tiap hari-hari Besar Islam seperti tradisi Meugang dan Hari Raya Idul Fitri yang hanya tersisa beberapa hari lagi.
Ruslan pun memahami, para kepala desa juga mengalami beragam kesulitan, hambatan dan tantangan dalam proses pencairan dana BLT.
“Sebab itu para Keuchik (kepala desa) yang juga merupakan mitra kerja saya ditingkat grassroots (akar rumput), pasti akan bergegas menyalurkan BLT agar bisa diterima masyarakatnya sebelum hari raya Idul Fitri 1441 H,” ungkap politisi Fraksi PKB itu dengan yakin.
Lebih lanjut Ruslan menjelaskan bahwa saat ini Relawan Gampong (desa) Lawan Covid-19 di Aceh masih ada yang mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Hasilnya akan segera divalidasi, kemudian finalisasi data dan legalitas dokumen hasil pendataan yang sudah ditandatangani oleh kepala desa dan dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
Ruslan berpendapat, apa yang sedang dilakukan oleh para kepala desa, khususnya di Aceh, sudah sesuai dengan intruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa yang isinya meminta seluruh kepala desa agar BLT dapat disalurkan sebelum tanggal 24 Mei 2020.
Surat Intruksi Menteri Desa PDTT tertanggal 15 Mei 2020 itu, menurut Ruslan, mempertegas kembali kewenangan desa yang juga tertuang dalam Permendesa Nomor 6 tahun 2020. Desa dapat langsung menyalurkan BLT Dana Desa tanpa menunggu pengesahan, apabila penyerahan dokumen keluarga penerima manfaat BLT Dana Gampong kepada Bupati/Wali Kota sudah melebihi 5 hari kerja.
Kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Ruslan meminta agar dapat bersinergi dengan baik dalam proses peyaluran BLT yang bersumber dari Kemensos. Hal ini penting mengingat ada beberapa kepala desa yang menunda penyaluran BLT Dana Desa hingga BLT yang bersumber dari Kemensos disalurkan.
Kebijakan menunda sementara oleh kepala desa, tentunya punya alasan yang kuat. Salah satunya adalah menghindari konflik dan perlunya mewujudkan kebersamaan antar masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber BLT tidak hanya dari Dana Desa, tapi juga dari instansi lain. Sebab itu, penyaluranya harus serentak sehingga manfaat bisa dirasakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat penerima,” tutup Ruslan. (OL-09)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved