Senin 04 Mei 2020, 10:26 WIB

​​​​​​​Mahfud MD Jelaskan Rencana Kebijakan Relaksasi PSBB

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
​​​​​​​Mahfud MD Jelaskan Rencana Kebijakan Relaksasi PSBB

MI/PIUS ERLANGGA
Warga menunjukan isi paket bantuan sosial dari Presiden RI di Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu (3/5).

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menjelaskan kebijakan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tengah dikaji pemerintah. Ia menegaskan relaksasi PSBB diterapkan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

"Di berbagai tempat berbeda-beda ada yang penerapannya begitu ketat sehingga masyarakat tidak bisa mencari nafkah tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan mudah. Relaksasi bukan berarti melanggar protokol kesehatan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, pada Minggu (3/5) malam.

Disampaikannya, alasan pemerintah akan melakukan relaksasi PSBB yakni perekonomian harus tetap berjalan di tengah pandemi virus korona. Selain bidang perekonomian, dua kebijakan lain dalam melawan perang terhadap Novel Coronavirus 2019 (Covid-19) yakni bidang kesehatan dan sosial.

"Bidang kesehatan pemerintah tegas harus mengikuti protokol seperti yang dilakukan WHO yang kemudian diadopsi di Indonesia antara lain keharusan memakai masker, menjaga jarak fisik antarorang, tidak berkumpul yang menyebabkan kontak dekat secara fisik," paparnya.

Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat pandemi, jaring sosial diberikan. Mahfud menyampaikan bantuan sosial langsung salah satunya. Ia mengakui bahwa bansos yang diberikan harus tepat sasaran dan cepat diterima masyarakat. 

Baca juga: PSBB Jabar Diyakini Ampuh Tekan Korona

Namun dalam situasi saat ini, pemerintah memilih untuk secepatnya bantuan disalurkan. Adapun persoalan administrasi seperti kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai prasyarat penerima bansos, dapat diurus kemudian.

"Presiden mengatakan harus tepat dan cepat. Tapi kalau pilihannya hanya satu presiden meminta cepat dulu, semua diberikan bansos, administrasinya nanti sehingga tidak menjadikan KTP sebagai prasyarat pemberian bansos terutama bagi kaum miskin di perkotaan," tukasnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (2/5), ia menyampaikan pemerintah menyadari adanya keluhan dari masyarakat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB dilakukan untuk memperlambat laju penularan pandemi Novel Coronavirus 2019 (Covid-19).

Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu keluhan tersebut antara lain sulitnya mencari nafkah saat PSBB sebab mobilitas masyarakat dibatasi.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya," ujarnya seperti dikutip dari instagram pribadinya @mohmahfudmd pada Sabtu (2/5).

Oleh karena itu, Mahfud menuturkan pemerintah tengah memikirkan kebijakan agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah namun tetap ada protokol yang harus diikuti. Ia menyebutnya sebagai relaksasi PSBB.

"Nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya," tutur Mahfud. (A-2)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Berencana Temui MA dan MK Bahas Penanganan Sengketa Pemilu

👤Putra Ananda 🕔Kamis 19 Mei 2022, 16:34 WIB
DPR RI bersama pemerintah akan menjadwalkan pertemuan dengan MK dan MK ntuk membahas rencana percepatan penyelesaian sengketa...
Antara

Lagi, Kejagung Sita Aset Tanah Mantan Dirut Taspen Life

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 19 Mei 2022, 16:21 WIB
Kali ini, aset yang disita Kejagung berupa tanah seluas 3.915 meter persegi, yang berlokasi di Desa Pakembinangun, Kabupaten Sleman,...
MI/ Susanto

Kejagung Kembali Sita Tanah Bekas Dirut Taspen Life

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 19 Mei 2022, 15:19 WIB
Kali ini, aset yang disita adalah tanah seluas 3.915 meter persegi di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya