MENANGGAPI kontroversi 8 startup lokal yang menjadi penyelenggara pelatihan Program Kartu Pra Kerja, anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai keberadaan 8 startup ini harus dihargai. Sebab inilah kesempatan anak bangsa berbakti untuk negara lewat produk startup nya.
"Ya kita hargai lah anak bangsa pegiat startup untuk berbakti pada negara. Lagi pula platform seperti Youtube tidak bisa memfasilitasi platform pelatihan seperti skill academy. Harus ada materi lengkap, rangkuman, prerest, kuis, self assessment hingga sertifikat," kata Sari dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5).
Terkait kecurigaan beberapa pihak, Sari mengatakan saat ini sudah memasuki Revolusi 4.0 atau era digital sehingga mudah dilacak.
"Kalau memang dianggap penunjukkan 8 startup lokal dalam penyelenggaraan program Kartu Pra Kerja berpotensi ada penyelewengan, ada KPK, ada kementerian keuangan, BPK. Dan semua data bisa diakses kok dan dilindungi oleh Konstitusi mengenai keterbukaan informasi itu. Kedua, perlu diinformasikan bahwa 8 platform tersebut bukanlah hasil seleksi tetapi hasil verifikasi. Jumlahnya bisa bertambah, karena program prakerja akan dibuat sampai akhir 2020." sambungnya.
Adapun anggaran untuk program itu terbagi di semua platform dan ratusan lembaga pelatihan untuk 5,6 juta pemegang kartu prakerja. Besaran anggaran masing-masing platform dan lembaga pelatihan tergantung besar kecilnya minat pemegang kartu terhadap program pelatihan.
"Jangan sampai karena tidak sanggupnya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi anak bangsa jadi terhambat karena terbiasa dengan pola lama," tambah Sari
baca juga: Kartu Prakerja Perlu Redesain
Adapun soal prosedur sudah mengacu pada Perppu No 1/2020. Menurut Sari ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemik covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
"Jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," pungkasnya. (OL-3)
