Minggu 03 Mei 2020, 11:10 WIB

Kartu Prakerja Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

Eko Rahmawanto | Politik dan Hukum
Kartu Prakerja Kesempatan Anak Bangsa Berbakti

Istimewa
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai terlibatnya 8 startup lokal program kartu pra kerja sebagai kesempatan untuk berbakti.

 

MENANGGAPI kontroversi 8 startup lokal yang menjadi penyelenggara pelatihan Program Kartu Pra Kerja, anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai keberadaan 8 startup ini harus dihargai. Sebab inilah  kesempatan anak bangsa berbakti untuk negara lewat produk startup nya. 

"Ya kita hargai lah anak bangsa pegiat startup untuk berbakti pada negara. Lagi pula platform seperti Youtube tidak bisa memfasilitasi platform pelatihan seperti skill academy. Harus ada materi lengkap, rangkuman, prerest, kuis, self assessment hingga sertifikat," kata Sari dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5).

Terkait kecurigaan beberapa pihak, Sari mengatakan saat ini sudah memasuki Revolusi 4.0 atau era digital sehingga mudah dilacak.

"Kalau memang dianggap penunjukkan 8 startup lokal dalam penyelenggaraan program Kartu Pra Kerja berpotensi ada penyelewengan, ada KPK, ada kementerian keuangan, BPK. Dan semua data bisa diakses kok dan dilindungi oleh Konstitusi mengenai keterbukaan informasi itu. Kedua, perlu diinformasikan bahwa 8 platform tersebut bukanlah hasil seleksi tetapi hasil verifikasi. Jumlahnya bisa bertambah, karena program prakerja akan dibuat sampai akhir 2020." sambungnya.

Adapun anggaran untuk program itu terbagi di semua platform dan ratusan lembaga pelatihan untuk 5,6 juta pemegang kartu prakerja. Besaran anggaran masing-masing platform dan lembaga pelatihan tergantung besar kecilnya minat pemegang kartu terhadap program pelatihan.

"Jangan sampai karena tidak sanggupnya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi anak bangsa jadi terhambat karena terbiasa dengan pola lama," tambah Sari 

baca juga: Kartu Prakerja Perlu Redesain

Adapun soal prosedur sudah mengacu pada Perppu No 1/2020. Menurut Sari ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemik covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

Instagram/RachelVennya

Besok Pagi, Rachel Vennya Diperiksa Soal Dugaan Plat Mobil Palsu

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 14:38 WIB
Hal ini untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian warna mobilnya bernomor B-139-RFS dengan data yang terdaftar di database Direktorat Lalu...
Dok MI

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Ekonomi dan Pandemi Terkendali

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 13:54 WIB
Pemerintah dinilai bisa melakukan pemulihan ekonomi di masa sulit akibat...
Ist/DPR

Pemerintah Harus Genjot Potensi Parekraf Tegal

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 10:03 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai event budaya bisa kembali dibangkitkan setelah pandemi sempat menutup semua...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya