Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENUNJUKAN Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengindikasikan malaadministrasi. Hal itu disebabkan penunjukan Boy dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis melalui telegram rahasia (TR).
Penunjukan Boy menggantikan Komjen Suhardi Alius tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1377-1378/V/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020, yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri. “TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya serta mengintervensi Presiden RI Joko Widodo,” ucap Ketua Presidium Neta S Pane, kemarin.
Neta merujuk pada Pasal 40 Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 yang menyebutkan pengangkatan kepala BNPT dilakukan Presiden. Jabatan kepala juga bisa diisi selain aparatur kepolisian.
Sejak berdirinya BNPT, diakui Neta, pimpinannya selalu dari kepolisian. Akan tetapi, hal itu bukan sertamerta Kapolri bisa menunjuk dan mengganti kepala dengan telegram rahasianya.
Penggantian itu memberi kesan BNPT berada di bawah Polri. Padahal, kelembagaan BNPT telah diperkuat melalui Perpres No 12 Tahun 2012 sehingga kepala BNPT menjadi setingkat menteri. “Kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan penggantian dan calon pengganti kepada Presiden,” ujar Neta.
Neta juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai kepala BNPT. Ia menilai di bawah kepemimpin an Suhardi, program deradikalisasi berjalan lancar dan terorisme meredup.
Namun, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menilai promosi Boy Rafl i melalui telegram rahasia tersebut wajar lantaran bersifat komando pimpinan Polri kepada jajarannya.
Ia meyakini jalur administrasi di lingkungan kepresidenan juga sudah dilakukan, tetapi memang belum diketahui publik. “Tidak mungkin Kapolri mem-fait accompli Presiden. Nanti juga akan muncul keppres pengangkatannya. Jadi, kemungkinan telegram rahasia ini yang muncul duluan,” kata Adrianus yang juga mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional saat dihubungi di Jakarta, kemarin. (Ykb/Ant/P-2)
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved