Penunjukan Kepala BNPT Diduga Malaadministrasi

PENUNJUKAN Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengindikasikan malaadministrasi. Hal itu disebabkan penunjukan Boy dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis melalui telegram rahasia (TR).

Penunjukan Boy menggantikan Komjen Suhardi Alius tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1377-1378/V/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020, yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri. “TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya serta mengintervensi Presiden RI Joko Widodo,” ucap Ketua Presidium Neta S Pane, kemarin.

Neta merujuk pada Pasal 40 Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 yang menyebutkan pengangkatan kepala BNPT dilakukan Presiden. Jabatan kepala juga bisa diisi selain aparatur kepolisian.

Sejak berdirinya BNPT, diakui Neta, pimpinannya selalu dari kepolisian. Akan tetapi, hal itu bukan sertamerta Kapolri bisa menunjuk dan mengganti kepala dengan telegram rahasianya.

Penggantian itu memberi kesan BNPT berada di bawah Polri. Padahal, kelembagaan BNPT telah diperkuat melalui Perpres No 12 Tahun 2012 sehingga kepala BNPT menjadi setingkat menteri. “Kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan penggantian dan calon pengganti kepada Presiden,” ujar Neta.

Neta juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai kepala BNPT. Ia menilai di bawah kepemimpin an Suhardi, program deradikalisasi berjalan lancar dan terorisme meredup.

Namun, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menilai promosi Boy Rafl i melalui telegram rahasia tersebut wajar lantaran bersifat komando pimpinan Polri kepada jajarannya.

Ia meyakini jalur administrasi di lingkungan kepresidenan juga sudah dilakukan, tetapi memang belum diketahui publik. “Tidak mungkin Kapolri mem-fait accompli Presiden. Nanti juga akan muncul keppres pengangkatannya. Jadi, kemungkinan telegram rahasia ini yang muncul duluan,” kata Adrianus yang juga mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional saat dihubungi di Jakarta, kemarin. (Ykb/Ant/P-2)