Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci

BANYAK kalangan menilai telah terjadi tumpang-tindih tata kelola penanganan wabah korona (covid-19) antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, pihak Istana Kepresidenan membantah tudingan tersebut.

Tenaga ahli utama KSP Donny Gahral Adian memastikan tidak akan ada tumpang-tindih karena sudah ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pembagian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tidak ada tumpang-tindih, karena sudah ada pembagian bahwa kebijakan PSBB itu merupakan rekomendasi dari daerah, tapi diputuskan pusat. Itu sangat jelas,” jelas Donny di Jakarta, Selasa (21/4).

Oleh karena itu, imbuhnya, tidak ada daerah yang mengambil kebijakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tidak ada
kewenangan pemerintah daerah yang dilakukan pusat, begitu pula sebaliknya.

“Jadi, kewenangan sudah terbagi habis antara pusat dan daerah, tidak ada kewenangan daerah yang dilakukan pusat, tidak ada kewenangan pusat yang dilakukan daerah,” urai Donny.

Pakar otonomi daerah dari I-Otda Djohermansyah Djohan menyoroti kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam penanganan pandemi covid-19. Padahal, pemerintah daerah memiliki akses dan sumber daya manusia dalam menangani pandemi di wilayah masing-masing.

“Pemerintah pusat lebih mendominasi relasi pusatdaerah dalam penanganan pandemi korona. Ini harus segera diperbaiki agar penanganan pandemi bisa lebih optimal,” katanya di Jakarta, kemarin.

Pakar Kesehatan Masyarakat dari UI Pandu Riono menyebutkan pemerintah harus secara konsisten mengintervensi penanganan pandemi covid-19 untuk mengurangi penularan. (Che/P-3)