Pemerintah Harus Antisipasi Gelombang Mudik Pekerja Migran

KETUA MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi gelombang mudik pekerja migran. Terutama menjelang lebaran mendatang.

"Pemerintah harus membuat aturan tegas terhadap protokol kesehatan selama proses kepulangan mereka ke Indonesia, persiapan tempat karantina, serta akses untuk mereka mendapatkan bantuan sosial," ujar Bamsoet, dalam keterangaannya, Rabu, (22/4).

Pengawasan ketat harus dilakukan di setiap pintu masuk Indonesia. Khsususnya di daerah-daerah perbatasan.

Pemerintah harus membuat aturan yang tepat sebagai antisipasi pemulangan dan kepulangan pekerja migran jelang Ramadan dan Idul Fitri 2020. Meskipun saat ini telah ada larangan untuk mudik, tetapi perlu diperhatikan terhadap pekerja migran yang masa kontraknya sudah habis atau kehilangan pekerjaan.

"Oleh karena itu, MPR berharap Pemerintah memastikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah terjalin mengenai Protokol Kesehatan Covid-19, agar pekerja migran dapat kembali dengan selamat," ujar Bamsoet.

Meski begitu, Bamsoet mengatakan pemerintah harus memberikan bantuan kepada seluruh pekerja migran. Termasuk kepada pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

"Mengingat mereka juga pekerja migran yang berhak menerima bantuan walaupun sulitnya untuk melakukan pendistribusian/penyaluran bantuan logistik, dikarenakan data yang tidak lengkap," ujarnya.

Pemerintah harus melakukan negosiasi dengan negara tempat pekerja migran tersebut berada untuk memudahkan penyaluran bantuan. Mengingat sejumlah negara memiliki peraturan yang ketat terhadap pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi. (OL-2)