Gubernur Kepri Langsung Terima Vonis Hakim

GUBERNUR nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menerima vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain penjara 4 tahun, Nurdin juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Setelah berunding dengan penasihat hukum, Nurdin menerima putusan hakim tersebut," ungkap kuasa hukum Nurdin, Andi Asrun, seusai persidangan yang berlangsung secara daring di Jakarta, kemarin.

Keputusan itu diambil, kata Andi, agar putusan hakim terhadap kliennya segera memiliki kepastian dan kekuatan hukum tetap.

Nurdin dinilai terbukti menerima suap Rp45 juta dan S$11 ribu dan gratifikasi sebesar Rp4,2 miliar lebih.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Nurdin Basirun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tipikor.

Persidangan berlangsung menggunakan konferensi video, hanya majelis hakim yang berada di Pengadilan Tipikor yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Posisi jaksa penuntut umum (JPU) KPK Muhammad Asri, Agung Satria Wibowo, dan Rikhi BM di ruang penuntut, Gedung KPK. Sementara itu, terdakwa Nurdin dan pengacaranya mengikuti sidang di lantai dasar Gedung KPK.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dan kedua, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta agar Nurdin dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatan. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum," tambah hakim Yanto.

Sebelumnya, Andi Asrun meminta majelis hakim agar membebaskan kliennya dari segala tuntutan karena dinilai tidak ada fakta meyakinkan di persidangan yang menyatakan ia bersalah.

"Tim penasihat hukum memohon agar majelis hakim mempertimbangkan lagi beberapa fakta hukum yang mendasari permohonan mengapa terdakwa harus dibebaskan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau dihukum seringan-ringannya," ujar Andi saat pembacaan pleidoi Nurdin yang berlangsung secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, pada 2 April lalu. (Van/P-3)