NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Komisi III Minta Waktu Sepekan Selesaikan Revisi KUHP

Anggitondi Martaon

02/4/2020 22:25

Komisi III Minta Waktu Sepekan Selesaikan Revisi KUHP — Revisi KUHP dalam waktu satu pekan(Ilustrasi)

DPR menyepakati pembahasan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dilanjutkan. Revisi akan disahkan setelah proses pembahasan dirampungkan di Komisi III.

"Kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin saat memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, Komisi III berjanji bakal menyelesaikan pembahasan dalam waktu sepekan. Komisi yang membidangi hukum itu bakal merampungkan pembahasan sebelum disahkan.

"Komisi III meminta waktu sepekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat 2," ujar dia.

Seperti diketahui, pengesahan revisi KUHP sempat ditentang oleh masyarakat. Sebab, mengandung pasal kontroversi, seperti penghinaan presiden, perzinaan dan lain sebagainya.

Mahasiswa pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen menentang pengesahan tersebut. Demo serupa juga dilakukan diberbagai daerah.

Kondisi tersebut direspom Presiden Joko Widodo (Jokowi). RI 1 secara khusus meminta agar DPR menunda pengesahan.(OL-20

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman

Berita Lainnya

Usulan PERADI SAI di RKUHAP Diterima Komisi III DPR dan Pemerintah
10/7/2025 20:58
Menurut dia, PERADI SAI menilai keputusan ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.
Akademisi Nilai RKUHAP Cenderung Perkuat Dominasi Polri
30/5/2025 19:02
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Penghuni Lapas, Hukuman Mati Berstatus Pidana Khusus
30/4/2024 18:55
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
Pengesahan RKUHP jadi KUHP Sejarah Eksistensi Hukum Indonesia
15/12/2022 08:29
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
Jubir Sosialisasi KUHP: Pasal Perzinaan Tak Akan Pengaruhi Sektor Pariwisata Dan Investasi
09/12/2022 21:34
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
Sosialisasi Pemahaman KUHP Jadi Tanggung Jawab Bersama
09/12/2022 11:00
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.

LOAD MORE

Opini

Menjaga Sukma Pendidikan
14/7/2025 05:10
Membangun Peradaban Baru
14/7/2025 05:05
Bianglala Astacita
11/7/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved