Kemenkumham: Koruptor tak Termasuk yang Dibebaskan

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkunham) memastikan belum ada rencana membebaskan narapidana koruptor di tengah wabah virus korona (Covid-19). Belum ada regulasi yang mengatur pembebasan napi koruptor terkait virus tersebut.

"Masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, koruptor tidak termasuk," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Rika Aprianti, Rabu (2/4).

Baca juga: Dua Menteri Bawa Perppu Kebijakan Keuangan Terkait Korona ke DPR

Bedasarkan data yang ia miliki, terdapat 4.759 koruptor yang masih mendekam di balik jeruji besi. Oleh sebab itu, Dirjen PAS telah menerapkan standar operasional penanganan Covid-19, bagi pengunjung yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan hingga rumah tahanan.

Beberapa SOP yang diterapkan antara lain, pengecekan suhu badan bagi masyarakat yang ingin melakukan kunjungan. Mekanisme kunjungan menggunakan virtual video untuk mengurangi kontak langsung. Tahanan diberikan multivitamin dosis tinggi untuk menambah daya tahan tubuh.

Selain itu, blok isolasi juga sudah disiapkan bagi tahanan yang menjadi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Ini (SOP) untuk semua narapidana, tahan, dan anak, tanpa terkecuali," tuturnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tak ada aturan yang memudahkan terpidana korupsi bebas. Hal ini merespons wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly membebaskan koruptor di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Baca juga: Politisi Demokrat Minta Anies Tanggalkan Politik dan Urus Korona

Yasonna tengah mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebanyak 300 napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 hukuman bisa dibebaskan bila revisi diterima.

"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor. Mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 1 April 2020. (Medcom.id/OL-6)