Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan HAM memberikan remisi khusus (RK) kepada 1.152 atau sekitar dua pertiga dari 1.785 narapidana (napi) ber agama Hindu di seluruh Indonesia, kemarin. Remisi itu terkait dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942.
“Sebanyak 1.151 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, dengan rincian 294 orang menerima remisi 15 hari, 755 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 84 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 18 narapidana. Sementara itu, 1 orang menerima RK II atau langsung bebas seusai menerima remisi 15 hari,” papar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di Jakarta.
Nugroho menegaskan remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Misalnya,
telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan (rutan).
“Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tecermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan,” tutur Nurgoho.
Ia memastikan di tengah pandemi covid-19 hak-hak warga binaan pemasyarakatan, seperti pemberian remisi, hak integrasi, layanan kunjungan daring, dan layanan kesehatan tetap dilayani. Beberapa unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan tengah disiapkan sebagai rujukan isolasi mandiri apabila terdapat tahanan dan narapidana menyandang status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Fasilitas itu kini telah ada di LPKA Medan, LP Pemuda Tangerang, LP Salemba, LP Wirogunan, LP Purwokerto, Rutan Perempuan Bandung, dan LP Porong. “Wilayah lainnya akan mengusulkan UPT pemasyarakatan yang dapat menjadi rujukan isolasi mandiri,” imbuh Nugroho.
Berdasarkan data Smslas.ditjenpas.go.id per 21 Maret 2020, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 272.050 orang dengan rincian napi 206.086 orang, sedangkan tahanan 65.964 orang.
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Junaedi, menjelaskan pemberian remisi Hari Raya Nyepi 2020 sekaligus menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp542.865.000.
Narapidana terbanyak mendapat RK Hari Raya Nyepi 2020 berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum dan HAM Bali. (Cah/P-2)
POS Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menunjukkan tren peningkatan aktivitas lintas batas pada H-3 menjelang Lebaran 2026
Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk ditutup sementara untuk Hari Raya Nyepi dan dibuka kembali Jumat (20/3) pukul 05.00 WIB.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
Transformasi Jakarta dari sekadar kota bisnis menjadi destinasi wisata edukatif dan hiburan kini tengah diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada hari terakhir mudik, 18 Maret 2026, mencapai 71.000 orang.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved