Kamis 19 Maret 2020, 10:15 WIB

Hak Politik Gubernur Kepulauan Riau bakal Dicabut

Van/P-3 | Politik dan Hukum
Hak Politik Gubernur Kepulauan Riau bakal Dicabut

MI/ BARY FATAHILAH
Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

 

GUBERNUR nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dituntut 6 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa telah menerima suap dan gratifikasi.

“Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa Asri Irwan di Pengadilan­ Tipikor, Jakarta, kemarin.

Selain penjara da denda, jaksa juga mengajukan tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik setelah Nurdin menjalani masa hukuman pokok.
“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana,” ujar jaksa.

Dalam tuntutan, jaksa menilai Nurdin terbukti menerima suap Rp45 juta dan S$11 ribu. Suap tersebut diduga diterima pada periode April-Juli 2019 terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di Kepri.

Selain itu, Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha sebesar Rp4,2 miliar. Hal itu juga terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

Untuk perkara suap, Nurdin dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam perkara gratifikasi, Nurdin dijerat dengan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun, dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa sebagai penyelenggara negara telah bertentangan dengan semangat bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Perbuatannya juga telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat. “Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga,” kata jaksa.

Nurdin pun siap mengajukan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan itu. Majelis hakim menjadwalkan Nurdin akan membacakan pleidoi pada Rabu (1/4). Kuasa hukum Nurdin, Andi Muhammad Asrun, menyatakan kliennya sudah menyiapkan pleidoi untuk dibacakan pada persidangan berikutnya. “Pak Nurdin telah mempersiapkan pleidoi pribadi,” ujar Andi seusai persidangan.

Menurut dia, dalam pleidoinya, Nurdin akan menyampaikan hal-hal positif, di antaranya selama menjabat sebagai gubernur, dirinya kerap berbuat baik kepada masyarakat. (Van/P-3)

Baca Juga

MI/Marcel Kelen

Lukas Enembe Diminta Tak Melawan Saat Jemput Paksa

👤 Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 29 September 2022, 17:15 WIB
Tokoh adat Sentani Yanto Eluay meminta Lukas Enembe kooperatif saat dijemput paksa...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Mereka Penjahat Kemanusiaan

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 29 September 2022, 16:57 WIB
Dari 2021 sampai dengan 2022, OPM melakukan pembantaian 10 warga sipil dan melakukan berbagai perusakan...
Dok. MI

Jaksa Dinilai tidak Optimal Buktikan Unsur Sistematis dalam Peristiwa Paniai

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 September 2022, 15:36 WIB
Sidang kedua kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai memiliki agenda pemeriksaan saksi. Namun, persidangan tersebut didominasi narasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya