Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana, dalam penyidikan kasus korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selaku induk usaha.
Pemeriksaan Jarot diagendakan sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi II Waskita Karya, Fathor Rachman (FR). "Hari ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Waskita Beton Precast, Jarot Subana, sebagai saksi untuk tersangka FR," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (9/3).
Selain Jarot, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Fathor, yakni mantan Komisaris PT Aryana Sejahtera, Mohammad Hosen dan Ndaru Waskito, berikut pihak swasta. Penyidik KPK masih melengkapi berkas perkara untuk tersangka Fathor dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS).
Baca juga: KPK Gali Kontrak Proyek Fiktif PT Waskita Karya
Diketahui, Fathor dan Yuly berikut rekan-rekannya, diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi Waskita Karya. Sebagian proyek diduga telah dikerjakan perusahaan lain. Akan tetapi, dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor. Diduga, empat perusahaan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam kontrak.
Atas pekerjaan fiktif itu, Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun, sejumlah perusahaan subkontraktor menyerahkan kembali pembayaran dari Waskita Karya, kepada sejumlah pihak termasuk digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Yuly.
Dari perhitungan sementara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 186 miliar. Perhitungan itu merupakan jumlah pembayaran dari Waskita Karya kepada beberapa perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif. Proyek yang dimaksud mencakup pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, hingga normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif.(OL-11)
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
KPK resmi mencegah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), untuk bepergian ke luar negeri.
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang diamanahkan untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial harus digunakan secara transparan dan kredibel.
Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Sejak didirikan pada 2021, komunitas pekerja bangunan terbesar di Indonesia, Gnetion telah memiliki lebih dari 3.500 anggota atau aplikator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved