Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
MASYARAKAT dan negara mayoritas muslim akan menilik Indonesia sebagai model pemerintahan demokratis dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Bekerjanya hukum sosial selalu mungkin untuk memaksa 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan.
Demikian paparan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Ali, saat meluncurkan buku virtual bertajuk Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia sebagai Model. Buku yang disebarkan gratis itu merupakan buah renungannya selama 30 tahun.
Itu dimulai sejak ia menjadi aktivis mahasiswa era 1980-an, mendalami ilmu politik tingkat PhD di Amerika Serikat pada 2000-an, dan berbagai penelitiannya perihal perkembangan kekinian.
"Perubahan mendasar dunia akan terjadi jika mayoritas dari 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Indonesia dapat menjadi model, walau harus terus berevolusi menuju demokrasi yang penuh," katanya melalui keterangan resmi yang diterima, kemarin.
Menurut dia, potensi besar akan terjadi dari mayoritas 50 negara muslim dengan berbondong-bondong atau berangsur-angsur hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Hal itu sangat mungkin terjadi meskipun saat ini, menurut data Democracy Index 2019, dari 50 negara mayoritas muslim, 60% menerapkan politik otoriter.
Yang menerapkan full democracy, imbuhnya, tak ada sama sekali alias 0% dan hanya tiga negara muslim, termasuk Indonesia, yang menerapkan demokrasi setengah matang. "Jawabnya atas perubahan itu tak hanya mungkin, tapi harus. Itu mungkin terjadi karena sistem yang tumbuh di suatu negara ialah anak kandung dari dinamika politik, ekonomi, dan budaya," jelasnya.
Selama 5.000 tahun peradaban, tuturnya, hanya satu yang tak berubah, yakni perubahan itu sendiri. Dengan kondisi saat ini dan perubahan ke depan, imbuhnya, negara muslim akan dipengaruhi hukum sosial. "Bekerjanya hukum sosial selalu mungkin memaksa 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan."
Lebih dari mungkin lagi, kata Denny, mayoritas 50 negara muslim harus memeluk demokrasi dan kebebasan. Selalu lahir para pemimpin, pejuang, dan pahlawan yang menginginkan lebih. Pew Research Center, lembaga peneliti berpusat di Amerika Serikat, menyatakan mulai 2070 nanti, penduduk muslim akan menjadi terbanyak di dunia.
"Hadirnya negara muslim yang bebas dan demokratis, atau yang sebaliknya, akan memengaruhi dunia nyaman atau bergolak. Apalagi, saat itu muslim menjadi populasi paling banyak," paparnya. (Cah/P-3)
Pengeluaran konsumen muslim untuk fashion mencapai US$318 miliar pada 2022 atau tumbuh 8,4% dibanding 2021, dan diperkirakan akan menembus US$428 miliar pada 2027.
Spirit Islam dan spirit Konfusianisme yang telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia dapat dioptimalkan menjadi instrumen penghubung yang dapat meredam konflik dan perselisihan.
UMAT muslim di banyak negara maju seringkali merasa sulit menemukan masjid untuk beribadah karena status mereka sebagai minoritas yang jarang mendapatkan perhatian pemerintahnya.
MAKKAH Halal Forum (MHF) yang berlangsung di Kota Suci Mekah Al Mukarramah 25-27 Februari yang lalu membuka mata banyak pihak.
Teknologi tidak hanya memudahkan aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas ibadah. Saat Ramadan, umat muslim berlomba meningkatkan ibadah
SEKRETARIS Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar hadiri gelaran KTT Muslim-Buddhis yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved