Selasa 03 Maret 2020, 18:19 WIB

Badan Pengawasan Data Pribadi Diperlukan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Badan Pengawasan Data Pribadi Diperlukan

Antara
Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya

 

SUDAH saatnya dibentuk lembaga badan pengawas data pribadi agar pemanfaatan data pribadi dapat terpantau dengan maksimal, termasuk pemanfaatannya oleh negara.

"Badan semacam lembaga independen untuk melakukan pengawasan dibutuhkan agar tidak ada abuse of power dari negara terkait data pribadi masyarakat. Dengan begitu negara tidak bisa menyalahgunakan data pribadi masyarakat," ujar Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (3/3).

Namun, Willy mengatakan belum ada keputusan mengenai pembentukan lembaga atau badan pengawas tersebut. Baik di fraksi-fraksi atau di Komisi I.

"Kami belum mengkaji lebih jauh soal persetujuan mengenai adanya lembaga independen untuk mengawasi RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi-red) karena ini usulan dari pemerintah maka setiap fraksi akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM).

Saat ini fraksi-fraksi baru akan menyusun DIM. Kita belum menyusun DIM. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika baru presentasi mengenai rancangan draft RUU PDP di Komisi I.

Sementara itu, Anggota Komisi I, Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa nantinya diharapkan akan dibentuk lembaga yang bertugas menghimpun data dari setiap instansi. Baik dari pemerintah atau swasta.

"Siapa nanti yang mengelola bisa dibahas lagi yang pasti harus yang memiliki kapasitas mengelolanya," ujar Karding. (OL-2)

Baca Juga

MI/Susanto

OTT KPK di Sumsel Dilaporkan Jerat Bupati Musi Banyuasin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 06:49 WIB
Dari informasi yang dihimpun, operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan kasus...
MI/ADAM DWI

KPK Lakukan OTT di Sumsel

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 06:15 WIB
"Benar, Jumat (15/10), tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi...
MI/ Moh Irfan

KPK Anggap Cuitan Novel Soal 8 'Antek' Azis Syamsuddin untuk Caper TWK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 20:10 WIB
Delapan bekingan Azis Syamsuddin itu diduga KPK diramaikan Novel untuk memancing isu tes wawasan kebangsaan (TWK) agar tidak...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya