Selasa 03 Maret 2020, 07:40 WIB

Putusan MK Momentum Perbaikan Pemilu Serentak

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Putusan MK Momentum Perbaikan Pemilu Serentak

Dok. Wikipedia
Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem, Syamsul Lutfhi.

 

ENAM masukan Mahkamah ­Kons­titusi menyangkut pelaksanaan ­pemilu serentak menjadi tonggak untuk menentukan model yang paling baik. Pemerintah dan DPR pun membuka ruang aspirasi masyarakat supaya mekanisme pesta demokrasi ke depan lebih bermutu.

“Dengan opsi yang diberikan MK, pemerintah dan DPR harus proaktif melakukan komunikasi terbuka kepada stakeholders demokrasi kita, baik akademisi maupun warga masyarakat umum sebagai jalan terang dalam menentukan pilihan model pemilu serentak yang dikehendaki bersama,” kata anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem, Syamsul Lutfhi, kemarin.

Menurutnya, perbaikan pesta demokrasi saat ini layak dilakukan. Momentumnya pun tepat, yakni dengan berbekal putusan MK atas uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Luthfi pun mengapresiasi karena MK memberikan sejumlah alternatif model pelaksaan pemilihan umum serentak. Pemilu dengan model lima kotak surat suara pada 2019 lebih banyak dianggap memiliki kelemahan, terlebih dengan banyaknya petugas penyelenggaranya yang wafat ­dalam tugas. “Sehingga dari model pelaksanaan pemilu serentak dari MK, opsi  pemilihan umum tingkat nasional dan daerah dipisahkan,” katanya.

Menurut komisioner KPU Hasyim Asyari, tawaran dari MK khususnya memisahkan pemilu di tingkat nasional dan daerah layak diterapkan. Keserentakan dengan dua model, yakni pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan DPD, dan 2 tahun berikutnya untuk memilih gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

‘’Pemisahan keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu daerah lebih mudah dalam tata kelola, baik dari sisi penyelenggara pemilu, pemilih, dan partai politik. Pemilih akan lebih fokus dalam membuat penilaian terhadap partai atau calon dan topik kampanye,’’ imbuhnya.

Partai akan mudah mengelola dalam rekrutmen calon, kampanye, dan strategi pemenangan. Penyelenggara pemilu juga lebih mudah  menata kelola penyelenggaraan pemilu dan beban mereka kerja relatif bisa terbagi. (Cah/P-1)

Baca Juga

ANTARA/M Risyal Hidayat

Penyidikan Peristiwa Paniai Mulai Periksa Saksi dari TNI

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 05:25 WIB
Penyidikan Peristiwa Paniai mulai dilakukan sejak awal Desember tahun...
Medcom

Kejagung Sebut Perjanjian Ekstradisi Permudah Rampas Aset di Singapura

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 05:00 WIB
Setidaknya, Andi menyebut terdapat aset terpidana skandal PT Asuransi Jiwasraya yang berada di...
MI/Pius Erlangga

Kejagung Rekapitulasi Buronan yang Ada di Singapura

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 27 Januari 2022, 04:45 WIB
Perjanjian ekstradisi akan mempermudah Korps Adhyaksa untuk mengembalikan buronan yang selama ini bersembunyi di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya