Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo keberatan terhadap langkah Dewan Pengawas (Dewas) atas pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya. Sikap Istana tersebut terungkap ketika sembilan fraksi dari Komisi 1 rapat dengan Menteri Sekretaris Negara.
Farhan menuturkan ketidaksukaan Istana terhadap langkah pemecatan Helmy Yahya dinilai terjadi atas dasar pertikaian, bukan kinerja. Oleh sebab itu pihak Istana disebut tidak mengapresiasi langkah Dewas memecat Helmy Yahya
"Mensesneg dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi 1 menyatakan, presiden tidak happy dengan pemecatan terhadap Dirut TVRI karena isunya bukan performa, tapi isunya adalah pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut," ujar Farhan di Jakarta, Senin (24/2).
Baca juga: Mantan Dirut TVRI Kritik Manajemen TVRI di Bawah Helmy Yahya
Farhan memastikan, kontroversi pemecatan Helmy Yahya dari posisi Dirut akan terjawab oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja Helmy akan dinilai berdasarkan hasil audit BPK terhadap kineria TVRI selama 2017-2019. .
"Dari situ akan ketahuan apakah memang pemecatan Dirut TVRI punya dasar yang kuat," katanya.
Menurut Farhan tindakan Dewas dinilai melanggar etika politik karena secara sepihak memecat Helmy Yahya dari kursi Dirut TVRI.
"Sikap Dewas yang jalan terus melakukan pemecatan Dirut dan perekrutan Dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR RI," tambahnya. (OL-8)
PEKAN lalu saya mendapat undangan untuk berdiskusi dalam dialog meja bundar yang diselenggarakan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
DALAM sejarah penyiaran internasional, Piala Dunia FIFA telah lama diposisikan sebagai event of major public importance.
Keterlibatan TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 merupakan wujud kepedulian Presiden terhadap kecintaan masyarakat pada sepak bola.
TELEVISI Republik Indonesia (TVRI) resmi sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia. Seluruh pertandingan turnamen tersebut bisa ditonton gratis.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Saat ini, jangkauan penyiaran televisi di seluruh wilayah Papua adalah yang terendah di Indonesia, yakni hanya 14% dari jangkauan populasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved