Kasus ISIS Eks WNi Kegagalan Pemerintah Atasi Teroris

PEMERINTAH dinilai gagal menangani teroris dengan menolak pemulangan Kombatan Islamic State (IS) EKS WNI. Padahal regulasi untuk penanganan kejahatan berkedok agama, suku, ras dan antargolongan ini telah memberikan kewenangan untuk penaganan kasus serupa.

"Penolakan pemulangan anggota teroris IS di tempat pengungsian oleh pemerintah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia telah gagal dalam menangani persoalan teroris," kata Direktur Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara kepada Media Indonesia, Jumat (14/2).

Menurut dia, penolakan pemerintah ini membuktikan bahwa Indonesia tidak siap menangani para pengungsi yang sebelumnya terpapar ideologi teroris IS. Padahal negara ini punya lembaga yang sangat berwenang dalam menangani ini yakni Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah hanya sebagai alibi untuk menutupi kegagalanya dalam penanganan perosalan terorisme," ujarnya.

Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengatakan revisi Undang-undang tentang Terorisme pada 2018 adalah salah satu semangat awalnya untuk merespon terorisme baru seperti kelompok IS. Jadi untuk apa revisi UU teroris jika kemudian mereka ditolak dan pemulanganya.

"Seharusnya, mereka bisa kita adili dulu di negara ini berdasarkan hukum yang sudah tersedia ketimbang mereka kemudian pulang dengan jalur resmi atau tidak dengan tidak diketahui oleh pemerintah," pungkasnya. (OL-8)