Pemerintah Tolak Eks WNI, Turki Belum Siapkan Kebijakan

DUTA Besar Turki untuk Indonesia Mahmut Erol Kilic mengaku bahwa pemerintahnya belum menyiapkan langkah kebijakan terkait keputusan pemerintah Indonesia yang menolak pemulangan ratusan eks WNI mantan pengikut IS. Turki merupakan salah satu negara terdekat Suriah yang menjadi transit para pengikut IS dari negara lain.

“Kita tidak tahu (kebijakan pemerintah Turki),” katanya seusai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, selama ini pihaknya sudah memulangkan mantan pengikut IS ke sejumlah negara di Eropa seperti Jerman dan Belgia. Mereka dipulangkan setelah melalui proses deradikalisasi yang dilakukan pemerintah Turki. “Setelah dirasa cukup, mereka dipulangkan negaranya masing-masing,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pemerintah Turki, banyak pengikut IS berasal dari kalangan anak-anak. Mereka mendapat indoktrinasi dari gerakan IS bahwa ajaran yang mereka anut paling benar. “Mereka kemudian mengkafirkan golongan lain. Padahal ajaran Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan perdamaian,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan tidak memulangkan para mantan pengikut IS. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa putusan ini didasari pada rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. “Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris atau FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Berdasarkan keterangan pemerintah ada 689 WNI eks IS yang berada di Suriah dan Turki. Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak ingin para eks IS ini menjadi 'virus' di tengah 267 juta masyarakat Indonesia. (Che)