Presiden Perintahkan Kepala Bakamla Fokus Keamanan Laut

PRESIDEN Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Ke depan, Jokowi menekankan Bakamla akan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan penuh atas perairan Indonesia.

Adapun, kementerian/lembaga lain yang selama ini turut menjaga perairan nasional bisa melepas tanggung jawab tersebut dan fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Namun ini masih berproses regulasinya agar semuanya masih bisa ada harmonsiasi. Saya berharap Pak Aan Kurnia bisa mengawal dan mempercepat proses itu sehingga kita betul-betul memiliki coast guard yang namanya Bakamla, yang punya kewenangan di perairan kita," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Dalam kesempatan yang sama, Aan Kurnia menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan terkait keamanan laut.

Ia menyebut ada 17 undang-undang yang tumpang tindih terkait hal tersebut sehingga menyulitkan proses penanganan ketika terjadi suatu permasalahan di perairan Indonesia.

"Ommnibus law bisa menjadi jawaban untuk masalah keamanan laut," tuturnya.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata menjadi satu persoalan lain dalam pengawalan keamanan laut. Aan mengatakan, selama ini, SDM di Bakamla memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari ASN, polisi, angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara.

"Itu membuat ada pengetahuan yang tidak seragam. Ke depan, saya mau membuat standarisasi. Begitu masuk Bakamla, mereka harus tahu tentang hukum laut, tentang hukum internasional, tentang penegakan hukum. Pengetahuan mereka harus sama semua," jelas Aan.

Minimnya alat utama sistem senjata (alutsista) juga menjadi tantangan utama lain.

"Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya. Bagaimana dengan kekurangan ini, saya bisa menyinergikan kekuatan-kekuatan yang ada di seluruh Indonesia," tandasnya. (OL-8)