Pakar : Pemerintah Sudah Tepat tak Pulangkan anggota IS eks WNI

GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai langkah pemerintah sudah tepat dengan tidak memulangkan anggota Islamic State (IS) eks warga negara Indonesia (WNI).

"Saya setuju apa yang diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah tidak perlu memikirkan mereka karena mereka bukan lagi WNI. Kecuali di kemudian hari ada desakan dari PBB, Suriah atau Irak untuk menangani eks warga negaranya," katanya kepada Media Indonesia, Selasa (11/2).

Sementara itu, terkait pertimbangan untuk memulangkan anak-anak anggota IS eks WNI, Hikmahanto mengatakan harus ada seleksi ketat berdasakan empat kriteria utama.

Pertama, seleksi terkait doktrinasi paham-paham ISIS, mengingat mereka sejak usia belia telah terdoktrinasi. Doktrinasi di usia muda akan membekas secara mendalam. Kedua, menilai kelayakan mereka ketika dipisahkan dari orang tua dan mencari kerabatnya di Indonesia.

"Asesmen ini penting karena orang tua mereka jelas tidak mungkin kembali ke Indonesia. Sementara mereka perlu pendamping yang menggantikan orang tua. Dalam konteks ini penting bagi mereka untuk memahami mengapa mereka dipisahkan dari orang tua mereka," jelasnya.

Baca juga : Mahfud MD Pastikan Tidak Pulangkan IS Eks WNI

Jangan sampai, lanjut Hikmahanto, mereka menaruh dendam kepada pemerintah Indonesia yang seolah memisahkan mereka dengan orang tuanya.

"Bila itu terjadi bukannya tidak mungkin saat dewasa justru mereka akan memerangi pemerintah yang sah," katanya.

Ketiga, mereka harus dipastikan tidak dianggap oleh pemerintah Suriah atau Irak telah melakukan kejahatan terorisme berdasarkan hukum setempat. Terakhir, keingingan mereka kembali ke Indonesia adalah betul-betul ketulusan untuk hijrah dari IS.

Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah tidak perlu menjemput mereka secara khusus untuk melakukan evakuasi.

"Ini perlu dipastikan oleh pemerintah. Bila mereka hanya berpura-pura insaf, bukannya tidak mungkin justru mereka membangunkan sel-sel yang mungkin ada di Indonesia atau negara-negara sekitar," tandasnya. (OL-7)