Soal Eks IS, Komisi III: Pemerintah Jangan Sampai Kecolongan

ANGGOTA Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyelesaikan masalah mantan anggota Islamic State of Iraq and Suriah (IS). Keinginan mereka untuk pulang ke tanah air menurutnya jangan disikapi dengan mengambil keputusan terburu-buru.

"Negara harus jeli dan teliti. Jangan sampai negara kecolongan. Karena ini persoalan keyakinan ideologi politik ya, bukan keyakinan dalam perspektif religi," ujar Masinton, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).

Baca juga: BEI: Mayoritas Saham yang Dimiliki Jiwasraya Bermasalah

Masinton mengatakan, pemerintah harus mengkaji betul urgensi pemulangan mantan IS. Selain itu juga harus disiapkan langkah yang akan dilakukan pada mereka bila kembali ke tanah air.

"Harus dikaji betul, urgensi wacana pemulangan itu apa. Urgensinya apa buat bangsa ini. Nah, mereka pergi kan karena tidak percaya pada sistem negara, ideologi politik negara, Pancasila," ujar Masionton.

Ia mengingatkan agar sebaiknya pemerintah mematangkam dan mengefektifkan dulu program deredikalisasi yang tengah dijalankan sebelum memulangkan WNI mantan IS. Dengan begitu, potensi adanya penyebaran paham radikal dapat dicegah sedini mungkin.

Komisi III dikatakan Masinton dalam waktu dekat akan memanggil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Rapat dengan BNPT dianggap penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan progres yang telah dicapai pada progran deredikalisasi di Indonesia.

"Iya kita akan tanyakan (pada BNPT) efektifitas program deradikalisasi terhadap eks IS," tutup Masinton. (OL-6)