Senin 10 Februari 2020, 13:15 WIB

Terkait WNI Eks IS, Pemerintah Diminta Fokus ke Virus Korona Dulu

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Terkait WNI Eks IS, Pemerintah Diminta Fokus ke Virus Korona Dulu

AFP/FADEL SENNA
Tersangka kombatan IS ditahan di penjara di Kota Hasakeh, Suriah

 

KEINGINAN warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State (IS) dan keluarganya untuk kembali ke Tanah Air masih menuai polemik. Pemerintah dinilai perlu melakukan kajian dan persiapan matang jika nantinya memutuskan untuk menerima kembali para mantan kombatan IS tersebut.

Dibandingkan fokus dan terburu-buru mengambil keputusan terkait eks IS, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menilai pemerintah lebih baik fokus pada upaya pencegahan masuknya virus korona.

Ia menilai hal itu lebih mendesak untuk terus dijadikan prioritas perhatian pemerintah saat ini.

"Sementara pemerintah sekarang menurut saya lebih harus lebih banyak berkonsultasi bagaimana mencegah virus korona yang sekarang ini sudah merebak di mana-mana," ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).

Baca juga: Wawancara Eksklusif BNPT: Sudah Ada WNI Eks IS yang Dipulangkan

Terlebih saat ini, masih ada masyarakat yang belum terjangkau dan terbebani atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Tuntutan sebagian rakyat kecil yang minta penurunann BPJS itu yang paling penting menurut saya," ujar Dasco.

Meski begitu, Dasco mengatakan bukan berarti nasib WNI eks IS dilupakan begitu saja.

Upaya menyelamatkan mereka dengan kembali ke Tanah Air juga perlu dilakukan. Namun, jangan terburu-buru dan perlu disertai berbagai persiapan.

"Jadi bisa saja ada wacana seperti itu tapi perlu kajian yang sangat sangat mendalam," ujar Dasco. (OL-1)

Baca Juga

AFP

Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 04:50 WIB
Komjak mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk undang-undang...
Antara/Indrianto Eko

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 02 Maret 2021, 22:39 WIB
Sebelum merumuskan tuntutan, JPU KPK telah memeriksa 50 orang saksi dan 2 orang ahli. Adapun barang bukti terkait kasus dugaan suap...
MI/Susanto

Yusril: Pencabutan Aturan Minol Harus Direvisi dengan Perpres Baru

👤Antara 🕔Selasa 02 Maret 2021, 21:49 WIB
Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya