Rabu 05 Februari 2020, 20:55 WIB

Dilema Mahfud MD Terkait Pemulangan WNI Eks Kombatan ISIS

Andhika prasetyo | Politik dan Hukum
Dilema Mahfud MD Terkait Pemulangan WNI Eks Kombatan ISIS

MI/ Pius Erlangga
Mahfud MD

 

MENKO Polhukam Mahfud MD menyatakan pandangan secara pribadi terkait warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal ISIS.

"Kalau ditanya ke Mahfud, bukan sebagai Menko Polhukam, saya setuju untuk tidak dipulangkan karena berbahaya bagi negara," ujar Mahfud adi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).

Ketika orang-orang tersebut memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan ISIS, secara hukum, Mahfud mengatakan negara bisa mencabut paspor mereka, terlebih bagi warga negara yang secara jelas membakar paspor mereka.

"Itu artinya dia sudah tidak punya status warga negara. Dari banyak negara yang punya kasus itu juga belum ada satu pun yang menyatakan akan memulangkan. Ada memang yang selektif, anak yatim boleh dipulangkan. Tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan teroris," jelasnya.

 

Baca juga: Jokowi Tidak Setuju Pemulangan Eks ISIS

 

Namun, sebagai Menko Polhukam, Mahfud memiliki pernyataan yang berbeda.

Pemerintah pasti akan melalui banyak pertimbangan untuk memutuskan apakah para WNI yang telah bergabung ISIS bisa dipulangkan.

"Kita belum putuskan. Kalau dipulangkan, mereka bisa menjadi masalah disini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas mereka pergi ke sana untuk menjadi teroris. Kalau pulang kan harus dideradikalisasi dulu," ucap dia.

Sementara, durasi proses deradikalisasi cenderung sangat terbatas. Sekalipun telah melalui proses tersebut, para eks-ISIS itu berpotensi kembali menjadi radikal ketika dilepas kembali ke masyarakat.

"Mereka bisa kambuh lagi. Kenapa? Karena di tengah masyarakat nanti dijauhi. Kalau dijauhi, akhirnya jadi teroris lagi. Tetapi kalau tidak dipulangkan, mereka punya hak sebagai warga negara untuk tidak kehilangan status sebagai warga negara," sambung Mahfud.

"Maka dari itu kita sedang mencari formula, bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semua,'tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...
MI/Susanto

Listyo Sigit Diminta Hidupkan Aplikasi Pelaporan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:08 WIB
Polri sudah sering meluncurkan aplikasi laporan masyarakat. Namun, satu pun aplikasi itu tidak ada yang bisa memanggil...
ANTARA/Galih Pradipta

Listyo Sigit Dinilai Butuh Jubir Khusus

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 25 Januari 2021, 06:30 WIB
Meski begitu, Ridwan menilai sikap diam Listyo ada sisi positifnya. Listyo diyakini bisa jadi Kapolri yang bergerak dalam senyap untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya