Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/1).
Pria yang karib disapa Cak Imim itu diperiksa untuk tersangka Hong Arta John Alfred atas dugaan adanya aliran dana suap ke partainya. Saat itu, Muhaimin masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB periode 2014-2019.
Usai pemeriksaan, Muhaimin menegaskan tidak aliran dana ke elite PKB.
"Tidak benar itu. Tidak benar," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai pemeriksaan.
Pemeriksaan terhadap sejumlah politikus PKB dilakukan KPK setelah adanya bukti mengenai aliran duit dari proyek jalan di Kementerian PUPR. Dugaan aliran dana itu dibeberkan Eks politikus PKB Musa Zainuddin.
Baca juga : WP KPK Minta Kejagung tidak Buru-Buru Minta Pegawainya
Cak Imim sedianya akan diperiksa, Kamis (30/1). Namun ia meminta jadwal pemeriksaan dimajukan dengan mendatangi KPK pada hari ini.
"Pemanggilannya besok tapi karena besok saya ada acara jadi minta maju dan alhamdulillah selesai," terang Wakil Ketua DPR itu.
Menurutnya, ia terbuka dalam proses pemeriksaan. Ia mengaku telah memberi penjelasan pada penyidik KPK dan menjawab banyak pertanyaan dari penyidik.
"Semuanya sudah saya kasihkan penjelasan, sudah selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Cak Imin tidak mengungkapkan secara jelas terkait penjelasan macam apa yang ia sampaikan pada penyidik. (OL-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved