Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/1).
Pria yang karib disapa Cak Imim itu diperiksa untuk tersangka Hong Arta John Alfred atas dugaan adanya aliran dana suap ke partainya. Saat itu, Muhaimin masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB periode 2014-2019.
Usai pemeriksaan, Muhaimin menegaskan tidak aliran dana ke elite PKB.
"Tidak benar itu. Tidak benar," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai pemeriksaan.
Pemeriksaan terhadap sejumlah politikus PKB dilakukan KPK setelah adanya bukti mengenai aliran duit dari proyek jalan di Kementerian PUPR. Dugaan aliran dana itu dibeberkan Eks politikus PKB Musa Zainuddin.
Baca juga : WP KPK Minta Kejagung tidak Buru-Buru Minta Pegawainya
Cak Imim sedianya akan diperiksa, Kamis (30/1). Namun ia meminta jadwal pemeriksaan dimajukan dengan mendatangi KPK pada hari ini.
"Pemanggilannya besok tapi karena besok saya ada acara jadi minta maju dan alhamdulillah selesai," terang Wakil Ketua DPR itu.
Menurutnya, ia terbuka dalam proses pemeriksaan. Ia mengaku telah memberi penjelasan pada penyidik KPK dan menjawab banyak pertanyaan dari penyidik.
"Semuanya sudah saya kasihkan penjelasan, sudah selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Cak Imin tidak mengungkapkan secara jelas terkait penjelasan macam apa yang ia sampaikan pada penyidik. (OL-7)
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved