Optimisme Publik terhadap Jokowi-Amin Masih Terjaga

OPTIMISME publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih terjaga di 100 hari masa kepemiminan keduanya. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat tokoh publik yang dilakukan oleh News Research Center Media Group tentang 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Amin.

"Saya sepakat ada optimisme dari pemerintahan ini untuk terus meningkatkan kinerja," kata Arya Fernandes, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) saat dihubungi Media Indonesia menanggapi survei tersebut, Selasa (28/1).

Hanya saja, menurut dia, di periode keduanya Jokowi seharusnya bisa lebih optimal bekerja dalam 100 hari pertama. Pasalnya, dari sisi tantangan politik internal kini lebih mudah dibandingkan periode pertamanya, terutama dalam mengelola koalisi.

"Di periode kedua, Jokowi diuntungkan karena partai-partai koalisi relatif lebih solid dan bergabungnya partai-partai yang lain. Dari sisi tantangan politik internal yang mudah, harusnya membuat pemerintah lebih leluasa, lebih bisa optimal bekerja karena tantangan kebijakan di DPR relatif lebih mudah," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi politik eksternal, kata Arya, adanya kenaikan suara keterpilihan Jokowi dalam Pilpres menunjukkan harapan publik yang dititipkan kepada Jokowi. Maka itu, sambungnya, harusnya pemerintah bisa bekerja lebih baik dalam 100 hari pertamanya.

Baca juga : Jokowi Minta Inklusi Keuangan Ditingkatkan

"Dalam 100 hari ini justru yang mencuat kontroversi di bidang hukum. Misalnya, hadirnya Menkum dan HAM dalam konpers tim kuasa hukum PDIP, juga soal kasus hukum lainnya bagaimana pemerintah menyikapi atau mengambil kebijakan yang cepat soal dugaan korupsi di Jiwasraya," katanya.

Sebagai informasi, dari hasil jajak pendapat News Research Center Media Group, pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Amin kinerja kementerian tidak terlalu kinclong.

Nilainya masih berada pada C-plus (6,84). Kendati demikian, narasumber jajak pendapat yang terdiri atas para tokoh publik dari berbagai bidang ini didominasi sikap  (74,7%), sedangkan lainnya cenderung pesimistis (25,3%).

Terkait rasa pesimistis tersebut, Arya menilai pemerintah perlu menunjukan komitmennya dalam dua hal. Pertama, mengenai kebijakan pemerintah untuk memperkuat kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi.

Kedua, komitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih, salah satunya memperkuat lembaga penegak hukum baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.

Baca juga : Jokowi: Indonesia Alami Obesitas Regulasi

"Kalau dua hal itu bisa dilakukan dengan baik, saya kira publik bisa menjadi lebih optimis lagi," tambahnya.

Jika melihat kinerja kementerian yang memiliki posisi teratas dalam jajak pendapat tersebut, menurut Arya, itu karena ada tiga hal yang melatarbelakanginya. Pertama, kementerian tersebut mendapatkan perhatian publik yang luar biasa dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Kedua, kementerian tersebut mempunyai gebrakan yang mendapatkan dukungan publik. Ketiga, faktor figur yang memimpin kementerian tersebut.

Untuk diketahui, dari hasil jajak pendapat, ada lima kementerian yang berada di posisi teratas, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PU-Pera, Kementerian BUMN serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (OL-7)