Rapor Merah Masalah Rasuah

KETIDAKPASTIAN hukum dan kasus korupsi masih menjadi perhatian publik dalam hasil Jajak Pendapat 100 Hari Jokowi-Amin yang dilakukan News Research Center (NRC) Media Group News kepada lebih dari 159 responden dari berbagai profesi. Dalam hasil riset tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) mendapat respons optimistis terkecil kedua dari bawah, yakni 67,9%, sebelum Kementerian Agama (65,5%).

Jika berdasarkan meanscore (skor rata-rata), Kemenkum dan HAM berada dua tingkat lebih tinggi daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Agama dengan skor rata-rata 6,28 (cenderung optimistis).

Dalam kategori visi bidang hukum, hasil yang didapat tidak jauh berbeda. Visi bidang hukum, misalnya, menempati peringkat kedua terbawah dengan nilai rata-rata 6,02 (cenderung optimistis) dan persentase optimistis 63,7%.

Hal itu terjadi karena pelbagai kalangan, dari akademisi hingga tokoh masyarakat, menilai kepastian penegakan hukum di era 100 Hari Jokowi-Amin masih belum menjanjikan, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM).

Di visi bidang HAM, misalnya, sejumlah narasumber menyatakan pesimistis dan mengemukakan penyelesaian kasus Munir, Talangsari, peristiwa Semanggi, dan penghilangan aktivis dinilai belum terlihat. Hal itu berdampak dan tampak dari optimisme narasumber terkait dengan visi bidang HAM yang ada di satu tingkat di bawah bidang hukum, yaitu mendapat optimisme publik 62% dan skor rata-rata 5,91 (cenderung pesimistis).

Visi bidang hukum dan HAM yang ada di dua peringkat terbawah jika dibandingkan dengan visi bidang lain, tecermin juga dalam nilai rata-rata dan optimisme pada misi penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan serta pencegahan dan penindakan korupsi. Penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan, misalnya, berada di baris akhir dengan nilai rata-rata 5,89 (cenderung pesimistis) dan optimisme publik 61%.

Adapun pencegahan dan penindakan korupsi berada di dua tingkat di atasnya dengan nilai rata-rata 6,13 (cenderung optimistis) dan optimisme publik 61,4%.

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar yang menjadi narasumber mengaku pesimisitis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada periode ke-2 Jokowi. "Hukum menjadi salah satu instrumen penting. Sayangnya ini yang ditinggalkan sehingga menjadi pesimistis," ujarnya.

Senada, Kepala Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Jokowi mengabaikan hal-hal penting, seperti politik-hukum dan HAM. "Yang dipikirkan Jokowi hanyalah pembangunan infrastuktur," tandasnya.

Pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang baru sudah terlihat. "Perppu revisi UU KPK harus berani dikeluarkan. Terlepas dari apa pun hasil judicial review di Mahkamah Konstistusi. Kinerja KPK yang mengecewakan akan terus disorot publik, dan menjadikan pemerintah (bukan DPR) sebagai pihak yang bertanggung jawab," jelasnya.

Selain soal penegakan hukum, rehabilitasi lingkungan mendapat respons kurang optimistis dikemukakan Eva Bande, aktivis lingkungan. "Penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak kawasan hutan dan lingkungan masih kurang," ujarnya.

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, mengatakan masih merebaknya korupsi karena strategi reformasi birokrasi belum jalan.

"Justru yang ada pembertasan korupsi dilemahkan seiring dengan pelemahan KPK. Reformasi birokrasi harus sejelan dengan pemberantasan korupsi," katanya. Menurutnya, Indonesia saat ini masih membutuhkan komitmen kebijakan pemberantasan korupsi di semua lini, aspek dan teknis di semua kementerian. Pembangunan tidak akan berjalan baik, berkualitas, menyejahterakan masyarakat jika korupsi masih dibiarkan tumbuh subur.

"Korupsi adalah perusak pembangunan. Kebijakan presiden yang cenderung pro terhadap koruptor dan sebaliknya tidak pro terhadap pemberantasan korupsi menjadi alasan yang kuat seluruh lini pembangunan di Inonesia ke depan akan pesimistis mampu dicapai dengan baik," pungkasnya.

Aktivis dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono mengatakan lima tahun pertama Presiden Jokowi mengalami kemunduran dalam pemberantasan korupsi, termasuk komitmen pada lingkungan hidup, keadilan sosial, dan HAM. Alhasil, dia pesimistis adanya perbaikan pemberantasan korupsi pada periode ke-2 Jokowi.

Namun, Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional, Yakobus Kumis, mengatakan optimisme Indonesia akan lebih baik. Menurutnya, Presiden jokowi ialah sosok pemimpin nasional yang bisa dibilang sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, mandiri, dan disegani oleh dunia, bahkan Indonesia akan mampu menduduki posisi 10 besar negara maju di dunia.

"Kepemimpinan Jokowi yang berani, tegas, jujur, adil, bertanggung jawab, komunikatif, responsif, visioner, dan tidak KKN akan mampu memberikan dampak positif dan nyata bagi perubahan di segala bidang pembangunan di Indonesia," jelasnya. (Ridha Kusuma Perdana/X-4)