Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PENGAMAT politik Djayadi Hanan mengatakan masih banyak program pemerintah yang belum terimplementasi secara maksimal. Beberapa di antaranya adalah reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), investasi, dan ketenagakerjaan.
Dalam lima tahun terakhir, ia melihat hanya pembangunan infrastruktur yang memiliki kinerja baik dan begitu mencolok manfaatnya di masyarakat.
"Saya kira itu wajar karena program-program besar selain infrastruktur masih banyak yang bersifat konsep saja, belum sampai pada implementasi ke lapangan," ujar Djayadi di Kantor Media Group, Jakarta, Rabu (22/1).
Salah satu contoh adalah revolusi mental. Program tersebut terasa gencar digaungkan pada masa awal-awal pemerintahan Jokowi.
"Namun semakin ke sini program itu semakin menghilang, hanya mencuat pada masa awal-awal saja. Sekarang pemerintah juga seakan tidak peduli lagi sama program itu," tuturnya.
Baca juga : Masyarakat Optimistis Soal Infrastruktur di Era Jokowi
Kemudian, program-program pengembangan SDM terutama di subsektor pendidikan dalam lima tahun terakhir juga tidak begitu menonjol.
Sebut saja skema zonasi yang malah lebih banyak dinilai merepotkan oleh masyarakat.
Djayadi melihat, kebijakan di sektor tersebut, baru mulai terlihat positif setelah Nadiem Makarim menduduki jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagaimana diketahui, pendiri Gojek itu berani melakukan terobosan dengan menghapuskan sistem ujian nasional mulai tahun pendidikan berikutnya.
"Itu mulai diapresiasi walaupun belum ada implementasi. Konsep merdeka belajar itu kan belum kelihatan bagaimana secara riil," ucap dia. (OL-7)
Presiden Jokowi menerapkan fondasi pembangunan Indoensia sentris
Selain itu, ia melihat baru kali ini kepuasan terhadap menteri lebih tinggi ketimbang kepuasan atas wakil presiden.
"Waktu yang ada sekarang, sebenarnya pas untuk melakukan konsolidasi. Para menteri harus membuat skema antara program dan anggaran harus disesuaikan," kata Karyono.
Kan sudah saya sampaikan sejak awal tidak ada 100 hari karena ini keberlanjutan dari periode pertama ke periode kedua."
Wapres RI, Ma'ruf Amin, memberikan pandangan terhadap 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia membenarkan perannya yang relatif tidak dominan karena berperan sebagai wakil.
Kinerja pemerintah menjadi sorotan, seiring rampungnya masa seratus hari kerja. Beberapa kementerian dianggap sudah melaksanakan program yang berdampak positif terhadap masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved