PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai pengembalian sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup tidak menjamin akan mengurangi praktik politik uang.
Dalam sistem proporsional tertutup, menurutnya, politik uang justru akan beralih ke tubuh partai politik untuk berebut nomor urut.
"Ngga ada jaminan (sistem proporsional tertutup kurangi politik uang). Money politic bisa bergeser ke partai, kalau sistem rekrutmen dan sistem kaderisasi partai tak kunjung diperbaiki dengan sistem demokrasi internal," terang Fadli kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).
Politik uang yang terjadi di tubuh partai nantinya, lanjut dia, itu justru akan lebih sulit terungkap.
"Dan itu akan membuat biaya politik akan semakin tinggi. Kontrol masyarakat menjadi semakin menjauh. Akhirnya pemilu jadi perhelatan elite saja. Esensi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat menjadi terancam," tuturnya.
Baca juga : Ambang Batas Parlemen, Sejumlah Fraksi Belum Satu Suara
Jika sistem proporsional terbuka masih membuka ruang bagi praktik politik uang, kata Fadli, itu bukan berarti sistem pemilu harus diubah ke sistem proporsional tertutup. Langkah tersebut, menurutnya, tidak lah tepat.
Justru, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar sistem proporsional terbuka ke depannya bisa mengurangi praktik politik uang. Pertama, perilaku elite. Juga, terus menerus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Selain itu, sambung dia, penegakan hukum juga harus diperbaiki. "Mesti dirumuskan sanksi yang berdaya cegah dan berefek jera bagi pelaku politik uang," katanya.
Menekan praktik politik, kata Fadli, butuh peran dari seluruh stakeholder terkait mulai dari parpol, masyarakat, hingga aparat penegak hukum. "Ini masalah kompleks. Harus peran serta seluruh stakeholder menyelesaikannya," tandasnya. (OL-7)
