Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Plt Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan penyidik punya strategi untuk menyiasati jangka waktu yang terhitung lama dari penetapan tersangka hingga penggeledahan. Sebelumnya, ada kekhawatiran lamanya jangka waktu bakal digunakan tersangka untuk menghilangkan barang bukti.
"Mengenai itu, tentu penyidik KPK punya strategi. Kita punya target-target apa yang perlu kita didapatkan dalam proses penyidikan," ucapnya di Gedung KPK (13/1).
Ali mengungkapkan hal itu juga termasuk di Kantor DPP PDIP. Sebelumnya, KPK tidak jadi menggeledah Kantor DPP PDIP. KPK juga tidak memasang garis batas di lokasi tersebut.
"Sekalipun ada tempat-tempat tidak di KPK line. Selain kemarin di Gedung DPP PDIP yang gak jadi. Tentunya kita tunggu perkembangan tempat mana lagi yang kemungkinan akan dilakukan pengeledahan untuk mencari dokumen ataupun mencari hal-hal lain yang berhubungan dengan pembuktian rangkaian perbuatan dari para tersangka," tegasnya.
Baca juga: Geledah Rumah Wahyu Setiawan, Penyidik KPK Cuma Temukan Dokumen
Pada pengalaman penangkapan terdahulu oleh KPK, penggeledahan lazimnya dilakukan tidak lama setelah penangkapan atau penetapan tersangka. Namun, dalam dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan, ada jeda waktu cukup lama. Wahyu ditangkap pada Rabu (8/1/2020), sedangkan penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (9/1/2020). Namun, Dewan Pengawas KPK baru menerima surat pengajuan izin penggeledahan pada Jumat sore, dan izin diberikan pada Jumat malam. (OL-8)
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved