PPP: Kebijakan Pemilu Jangan Selalu Berubah

WAKIL Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi, mengatakan bahwa kebijakan terkait pemilu memang terbuka untuk penyesuaian dan perbaikan. Namun, bukan berarti harus selalu berubah drastis setiap pelaksanaan pemilu akan berlangsung.

Pernyataan Arwani tersebut menanggapi PDIP yang ingin agar pemilu legislatif kembali pada sistem proporsional tertutup. Selain itu, PDIP juga menginginkan agar parliamentary threshold (PT) ditingkatkan menjadi 5%.

"Kita ingin dalam kita melaksanakan pemilu ini kita tidak setiap pemilu selalu ganti UU gitu loh memang mestinya evaluasi pelaksanaan itu ada tetapi tentu tidak secara keseluruhan kita bisa ubah dan kita bisa lakukan perubahan itu secara menyeluruh," ujar Arwani, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (13/1).

Dikatakan Arwani, dalam hal PT, peningkatan PT berpotensi akan membuat semakin banyak suara masyarakat terbuang bila partainya tidak mencapai 5%. Hal itu sama saja dengan menyia-nyiakan partisipasi politik masyarakat.

"Kalau PT ini dinaikkan maka akan semakin berpotensi juga suara yang akan hangus akn semakin banyak suara masyarakat tidak menjadi kursi. Jadi banyak suara masyarakat itu yang sia-sia," ujar Arwani.

Seperti diketahui, rakernas PDIP yang berakhir pada Minggu, (12/1) lalu menghasilkan dua rekomendasi. PDIP ingin Pileg kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblos parpol, sementara caleg yang masuk DPR ditentukan parpol.

Kedua, terkait PT, PDIP juga ingin meningkatkan PT di DPR dari saat ini 4% menjadi 5%. PDIP juga ingin agar PT diberlakukan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (OL-8)