Mendagri Minta Menkeu Segera Cairkan Anggaran DKPP

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menambahkan anggaran untuk Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera dicairkan.

Organisasi DKPP per November 2019 berada di bawah naungan Kemendagri itu membutuhkan dana hingga Rp157 miliar dalam Pilkada 2020. Namun, dana yang baru dicairkan oleh Kemenkeu hanya Rp10 miliar.

"Dari yang diajukan sebanyak Rp157 miliar, kemenkeu baru menyiapkan Rp10 miliar. Memerlukan tambahan Rp147 miliar, sedangkan ini kita kan mau menghadapi Pilkada 270 daerah yang nanti meksipun itu di bulan September, Oktober, tapi kan 6 bulan sebelumnya DKPP sudah bekerja. Mengawasi KPU, Bawaslu seluruh Indonesia," kata Tito saat ditemui di gedung Kemenkeu, Senin (13/1).

Tito menuturkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan segera mencairkan dana tersebut asalkan Tito memberikan surat permintaan tersebut lengkap dengan detilnya.

"Kami akan mengirim surat secepatnya berikut rinciannya. Ini kan detil, teknis. Kita mengharapkan paling tidak bulan 2 bulan 3 sudah keluar. Sehingga 6 atau 7 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada, mereka sudah betul-betul running dengan kecepatan penuh," tuturnya.

Tito menjamin, setelah dana tersebut dicairkan, maka akan langsung diserahkan kepada DKPP. Kemendagri kata dia, tidak akan mengintervensi sedikit pun persoalan anggaran apalagi kerja dari DKPP.

"Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi DKPP," jelas Tito.

Lebih lanjut, dana sebesar Rp157 miliar itu dinilai telah cukuo untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan DKPP dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga prakiraan penambahan anggaran belum menjadi pembahasan bersama Sri Mulyani.

"Belum, Rp157 miliar saja mereka merasa sudah bisa mencukupi biaya operasional mereka," pungkas Tito. (OL-4)