Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari mengapresiasi penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jilid V yang dalam dua hari belakangan ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Penindakan rasuah itu, ucap Taufik, bisa menjawab keraguan publik terhadap pimpinan KPK yang baru dan pemberlakuan undang-undang hasil revisi.
"Dua OTT yang dilakukan KPK sejak kemarin mudah-mudahan dapat menjawab keraguan sebagian kelompok masyarakat bahwa seolah-olah pimpinan KPK yang baru dan berlakunya UU KPK akan melemahkan KPK," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (8/1).
Politikus Partai NasDem itu berharap kerja KPK ke depan bisa memulihkan kepercayaan publik yang belakangan menilai KPK.
"Apa yang kita lihat akhir-akhir ini menunjukkan KPK masih bekerja sesuai dengan tugasnya. Saya berharap apa yang dilakukan KPK terus mendapat dukungan masyarakat," ucapnya.
Baca juga : Dua Kali OTT, KPK Dinilai Belum Jawab Keraguan Publik
Anggota Komisi III DPR lainnya Arsul Sani menyampaikan penilaian serupa. OTT yang dilakukan KPK setelah berlakunya revisi UU KPK menjawab kekhawatiran kalangan masyarakat sipil bahwa KPK tidak akan bisa OTT lagi lantaran beleid baru dinilai melemahkan.
"Jadi kekhawatiran tersebut tidak benar," kata politikus PPP itu.
Meski begitu, Arsul berharap ke depan KPK juga membangun kasus (case building) dari penyelidikan atas kasus-kasus besar.
"Kami akan menilai kinerja pimpinan KPK baru dari keberhasilan atas proses hukum pada kasus-kasus yang direkonstruksi dari case building," ujarnya.
Seperti diberitakan, Selasa (7/1) kemarin KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Adapun hari ini, Rabu (8/1), KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan. (OL-7)
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved