Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari mengapresiasi penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jilid V yang dalam dua hari belakangan ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Penindakan rasuah itu, ucap Taufik, bisa menjawab keraguan publik terhadap pimpinan KPK yang baru dan pemberlakuan undang-undang hasil revisi.
"Dua OTT yang dilakukan KPK sejak kemarin mudah-mudahan dapat menjawab keraguan sebagian kelompok masyarakat bahwa seolah-olah pimpinan KPK yang baru dan berlakunya UU KPK akan melemahkan KPK," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (8/1).
Politikus Partai NasDem itu berharap kerja KPK ke depan bisa memulihkan kepercayaan publik yang belakangan menilai KPK.
"Apa yang kita lihat akhir-akhir ini menunjukkan KPK masih bekerja sesuai dengan tugasnya. Saya berharap apa yang dilakukan KPK terus mendapat dukungan masyarakat," ucapnya.
Baca juga : Dua Kali OTT, KPK Dinilai Belum Jawab Keraguan Publik
Anggota Komisi III DPR lainnya Arsul Sani menyampaikan penilaian serupa. OTT yang dilakukan KPK setelah berlakunya revisi UU KPK menjawab kekhawatiran kalangan masyarakat sipil bahwa KPK tidak akan bisa OTT lagi lantaran beleid baru dinilai melemahkan.
"Jadi kekhawatiran tersebut tidak benar," kata politikus PPP itu.
Meski begitu, Arsul berharap ke depan KPK juga membangun kasus (case building) dari penyelidikan atas kasus-kasus besar.
"Kami akan menilai kinerja pimpinan KPK baru dari keberhasilan atas proses hukum pada kasus-kasus yang direkonstruksi dari case building," ujarnya.
Seperti diberitakan, Selasa (7/1) kemarin KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Adapun hari ini, Rabu (8/1), KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan. (OL-7)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved