Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya.
"Hari ini, saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi ketika bertemu nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1).
Jokowi menyebut Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang.
"Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan," katanya.
Ia menyebutkan dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," katanya.
Baca juga: Presiden ke Natuna Tanpa Duo Prabowo
Ia menyebutkan, sampai saat ini, tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI.
"Saya tanyakan ke Panglima TNI, ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia? Katanya gak ada," katanya.
Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE.
"Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," katanya.
Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP.
Setelah itu, Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.
Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia. (OL-2)
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved