Senin 06 Januari 2020, 14:41 WIB

120 Nelayan Pantura Siap Melaut di Natuna

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
120 Nelayan Pantura Siap Melaut di Natuna

MI/Bary Fathahilah
Ratusan nelayan saat tiba di Kantor Kemenko Polhukam untuk mendapat pengarahan dari Menteri Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Senin (6/1)

 

SEBANYAK 120 nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah siap melaut di perairan Natuna. Selain mengoptimalkan kekayaan bahari, mereka ingin membantu pemerintah menjaga kedaulatan Natuna.

"Intinya kami dari nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi. Kami siap berlayar di laut Natuna," kata perwakilan dari 120 nelayan sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Riswanto, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (6/1).

Pihaknya akan mengoptimalkan potensi maritim di Natuna setelah mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Diskusi nelayan dan pemerintah akan berlanjut untuk membahas teknis dan perlindungan dari aparat negara di Natuna.

"Kita akan diskusikan lagi teknisnya seperti apa ke depan. Yang pasti kami siap melaut di sana dengan perlindungan dari pemerintah sebab nelayan Tiongkok saja bisa, masa kita tidak bisa mendapatkan pengawalan," ujarnya.

Baca juga: TNI tidak Mau Terpovokasi Ketegangan di Natuna

Menurut dia, nelayan membutuhkan perizinan yang mendukung kebutuhan selama melaut di Natuna. Salah satunya menyangkut operasional kapal 150 gross ton.

Kapal besar, lanjut dia, paling cocok beroperasi di Natuna karena mampu berlayar lama dan menampung banyak hasil tangkapan. Namun sejauh ini belum ada izin untuk kapal dengan kapasitas tersebut.

"Kalau dari Jawa ke Natuna butuh dua sampai tiga bulan dengan biaya hampir Rp500 juta," ungkapnya.

Dari dana tersebut, menurut Riswanto, paling dominan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM. Dulu, lanjut dia, ketika subsidi BBM belum dicabut, nelayan Pantura mampu ke perairan Natuna.

Tetapi, saat subsidi BBM dicabut dan hanya dibatasi untuk kapal 30 GT ke bawah, nelayan dengan kapal di atas 30 GT harus menambah biaya operasional karena harus memakai BBM industri.

"Maka terkait ini perlu diskusi lebih lanjut dengan pemerintah," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

KPK Terus Periksa Saksi-Saksi Kasus Korupsi Bansos Juliari

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 14:43 WIB
Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya. Perusahaan itu merupakan salah satu rekanan yang mendapat proyek...
MI/Susanto

Korupsi Bansos, KPK Panggil Politikus PDIP Ihsan Yunus

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 13:30 WIB
Politikus PDIP itu dipanggil sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Pinangki Sebut Tuduhan Terima Uang Masih Kabur

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 11:47 WIB
"Kami katakan kabur karena sampai saat ini tidak dapat dibuktikan di mana dan kapan terdakwa menerima uang yang dituduhkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya