Ketua KPK Jamin tidak Ada Intervensi

KETUA Komisi Pem-berantasan Korupsi Firli Bahuri angkat bicara mengenai rancangan peraturan presiden tentang KPK yang dinilai sejumlah pihak menjadi celah intervensi terhadap komisi antirasuah. Pasalnya, dalam draf perpres yang tengah disiapkan Istana, pimpinan KPK akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

“Enggak ada, enggak ada (intervensi). Saya katakan bahwa Presiden tidak pernah mengintervensi kinerja KPK, termasuk dengan kami (pimpinan), juga termasuk dewan pengawas,” tegas Firli seusai acara syukuran ulang tahun ke-16 KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin.

Menurut Firli, kekhawatir­an bahwa KPK rentan diintervensi tak berdasar. Apalagi, Presiden Jokowi pernah ­menyampaikan tidak akan mencampuri ­urusan penegakan hukum di KPK.

“Presiden sangat jelas mengatakan bahwa tidak pernah mengintervensi penegakan hukum oleh KPK,” jelas mantan Kabaharkam Polri itu.

Pihak Istana saat ini tengah memfinalisasi tiga perpres yang mengatur tiga hal terkait KPK, yaitu mengenai organisasi KPK, Dewan Pengawas KPK, dan peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Perpres itu merupakan turunan dari UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi atau lazim disebut UU KPK (yang baru). Pasal 3 UU itu menyebutkan KPK masuk  rumpun kekuasaan eksekutif.

‘Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun’, demikian bunyi pasal itu.

Selanjutnya, berkenaan dengan penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa komisioner KPK jilid V merupakan yang terburuk sepanjang sejarah, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menganggap penilaian itu prematur. “Luar biasa ICW di era Bung Kurnia mampu menilai kami sebagai yang terburuk di saat kami belum bekerja,” ucap Nawawi.

Sebelumnya, dalam ­catatan ­akhir tahun, peneliti ICW Kurnia Ramadhana ­menilai komisioner KPK saat ini ialah yang terburuk di antara pimpinan sebelumnya karena proses seleksinya dinilai ­bermasalah.

Konsolidasi internal

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan konsolidasi internal KPK harus segera berjalan agar mesin antikorupsi lembaga itu bisa bergerak cepat, efektif, dan tepat sasaran.

“Kepemimpinan dan ke­beradaan Dewan Pengawas KPK akan diuji kredibilitas dan integritasnya. Konsolidasi internal dan komunikasi antarpemangku kepentingan segera dijalankan,” kata dia.

Menurutnya, KPK kini sedang mendapat berbagai tekanan, baik dari internal maupun eksternal. “KPK harus gigih mempertahankan jati diri dan spirit perjuangan antikorupsi di tengah berbagai tekanan itu.”

KPK diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dikhawatirkan publik. “Untuk menjawab tantangan itu, KPK perlu meningkatkan fungsi di sisi supervisi dan koordinasi agar dapat berjalan lebih efektif,” imbuhnya. (Iam/Ant/P-3)