Jumat 27 Desember 2019, 16:39 WIB

Menkumham Bantah Perpres KPK Melemahkan

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Menkumham Bantah Perpres KPK Melemahkan

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

 

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly menampik penilaian sejumlah pihak mengenai tiga peraturan presiden tentang KPK yang dianggap melemahkan. Yasonna menyatakan harus dilihat terlebih dahulu kinerja KPK ke depan bersamaan dengan penerapan UU KPK hasil revisi.

"Yang susah kan dibilang ini seolah-olah melemahkan tapi belum dilihat secara utuh. Kita lihat saja nanti, kita kawal, kita jaga bersama," kata Yasonna dalam jumpa pers acara Refleksi Akhir Tahun di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (27/12).

Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi tiga perpres yang mengatur tiga hal terkait KPK yakni mengenai organisasi KPK, Dewan Pengawas KPK, dan peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Perpres itu memang dimandatkan UU KPK maka kami siapkan tata organisasinya, lalu soal dewan pengawas, dan ASN-nya yang dua tahun untuk peralihan," ujarnya.

Adapun peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman mengatakan dalam draf perpres tersebut, independensi komisi antirasuah berpotensi tergerus. Pasalnya, perpres mengatur pimpinan KPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Ia mengkhawatirkan klausul tersebut berpotensi menjadikan KPK berada di bawah kendali eksekutif. Padahal, imbuh dia, KPK sejatinya harus tetap menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab kepada publik.

"Kalau ditempatkan posisinya di bawah presiden, maka presiden bisa melakukan kontrol terhadap KPK secara langsung melalui pimpinan," tukasnya.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kapolri Baru Dilantik Besok, Langsung Sertijab

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 26 Januari 2021, 18:29 WIB
Rencananya, kegiatan tersebut akan digelar usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Listyo sebagai Kapolri...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 26 Januari 2021, 18:15 WIB
Penyidik juga memeriksa delapan orang lainnya sebagai saksi dalam perkara...
AFP/Angela Weiss

Istana Tegaskan tak Toleransi Perilaku Rasial

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 26 Januari 2021, 18:05 WIB
Seluruh tindakan yang melanggar hukum, terlebih aksi rasis terhadap sesama warga negara, harus ditindak secara tegas sesuai peraturan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya