Kamis 26 Desember 2019, 17:35 WIB

Firli: Saya Sudah tidak Memiliki Jabatan di Kepolisian

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Firli: Saya Sudah tidak Memiliki Jabatan di Kepolisian

Antara
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KETUA KPK Firli Bahuri menyebut pertanggal 19 Desember 2019 ia tidak memiliki jabatan apapun di instansi kepolisian RI setelah jabatannya sebagai Kabaharkam digantikan oleh Komjen Agus Andrianto

"Saya tidak ada jabatan apa-apa, mau mundur apa lagi? Sejak 19 Desember, (saya) sudah tidak punya jabatan di kepolisian, jelas ya" kata Firli di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/12)

Ditanyakan terkait jabatannya saaat ini di Kepolisian, Firli menegaskan posisinya sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri bukanlah suatu jabatan.

"Oh Itu bukan jabatan, bukan jabatan," sebutnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menilai pimpinan KPK sebaiknya tidak merangkap jabatan saat telah menjalankan tugasnya sebagai petinggi di lembaga anti rasuah itu.

"Ya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan), karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja sebetulnya," ujar Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Syamsuddin kemudian menyinggung mengenai kesadaran para pemimpin KPK untuk melepas jabatan yang dipangku sebelumnya, kendati, kata dia, tidak ada aturan yang mengharuskan pimpinan KPK mundur dari instansi sebelumnya.

"Iya, sebetulnya tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yg saya baca, tapi ini menyangkut kesadaran personal saja," ujar Syamsuddin.

Presiden Joko Widodo, pada Jumat (20/12) melantik lima orang komisioner KPK periode 2019-2023, yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.

Saat ini diketahui Komisioner yang juga Ketua KPK Firli Bahuri menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Utama Kabaharkam Polri.

Adapun Nawawi Pomolanggo kini menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Namun Nawawi mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Pada pasal 29 Huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK seseorang harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.(OL-11)

Baca Juga

Antara

Aktivis Desak Listyo Sigit Tuntaskan Kasus Novel

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 15 Januari 2021, 22:10 WIB
Tim Advokasi Novel Baswedan menilai penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak kunjung menuai...
Antara

ICW Minta Komjak Proses Laporan Jaksa Nakal Kasus Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 15 Januari 2021, 20:20 WIB
Sebelumnya, ICW telah melaporkan tiga orang jaksa penyidik dalam dugaan kasus gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Joko...
ANTARA

Wapres: Pulihkan Pariwista, Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 15 Januari 2021, 19:50 WIB
Data terpadu diperlukan untuk memberikan bantuan produktif kepada UMKM yang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya