KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mencampuri penyelesaian masalah Uigur. Pasalnya hal itu merupakan urusan dalam negeri Tiongkok sehingga tidak turut serta atau mengintervensi.
"Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Tiongkok mengatur dalam negeri," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/12).
Menurut dia, sikap pemerintah Indonesia tersebut merupakan bagian dari menghormati kedaulatan bangsa-bangsa di dunia, dalam hal ini Tiongkok. Setiap negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tantangan dalam negeri masing-masing.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," ujarnya.
Ia mengatakan, prinsip itulah yang menjadi pegangan kebijakan luar neger Indonesia yang dianut juga bangsa-bangsa di dunia. "tu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok namun ingin memastikan penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk warga Uighur di Xinjiang. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar.
"Kami percaya bangsa Tiongkok menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah ren yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur," pungkasnya. (OL-4)
