Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SUARA masyarakat sipil atau publik dalam demokrasi di Indonesia saat ini dianggap semakin lemah. Khususnya di DPR yang didominasi oleh partai pemerintah.
"Suara civil society kalau boleh saya sebut di DPR itu suaranya suara negara semua," ujar peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik J Rachbini dalam acara Outlook Demokrasi LP3ES, di Jakarta, Sabtu, (21/12).
Didik mengatakan, di parlemen, suara keras oposisi sudah hampir hilang. Fungsi check and balance semakin memudar di parlemen pascakemenangan partai-partai pendukung Jokowi dalam Pemilu 2019.
"Tidak ada suara yang keras menyampaikan kritik. Ini seperti kembali 20 tahun lalu," ujar Didik.
Anggota dewan di parlemen saat ini cenderung merepresentasikan suara Jokowi dan pemerintahannya. "Suara parlemen untuk check and balance hampir mustahil karena semua yang di sana berebut kekuasaan, tidak memahami sistem. Dengan kosongnya check and balance, demokrasi menjadi cacat," ujar Didik.
Ahli media dan demokrasi Universitas Diponegoro Wijayanto menambahkan, demokrasi di Indonesia memang semakin memudar. Tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Wijayanto menilai, masyarakat Indonesia cenderung setengah hati dalam menjaga demokrasi. "Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
Hal itu salah satunya terlihat dari berbagai kejadian yang terus terjadi belakangan ini di berbagai daerah. Mulai dari penolakan terhadap kepala daerah yang berbeda agama, hingga pembubaran kegiatan agama lain. (X-15)
Baca juga: Politisi Gerindra Harap Dewas KPK Dorong Kasus Century
Baca juga: Wapres: Kesetiakawanan Sosial Atasi Intoleransi & Ketimpangan
Baca juga: Sel Mewah Setnov belum Dibongkar
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Viktor menuturkan Partai NasDem memiliki 69 anggota DPR di parlemen. Karena itu dukungan secara fisik, pikiran, tenaga semua akan diberikan lewat 69 anggota DPR.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved