Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SUARA masyarakat sipil atau publik dalam demokrasi di Indonesia saat ini dianggap semakin lemah. Khususnya di DPR yang didominasi oleh partai pemerintah.
"Suara civil society kalau boleh saya sebut di DPR itu suaranya suara negara semua," ujar peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik J Rachbini dalam acara Outlook Demokrasi LP3ES, di Jakarta, Sabtu, (21/12).
Didik mengatakan, di parlemen, suara keras oposisi sudah hampir hilang. Fungsi check and balance semakin memudar di parlemen pascakemenangan partai-partai pendukung Jokowi dalam Pemilu 2019.
"Tidak ada suara yang keras menyampaikan kritik. Ini seperti kembali 20 tahun lalu," ujar Didik.
Anggota dewan di parlemen saat ini cenderung merepresentasikan suara Jokowi dan pemerintahannya. "Suara parlemen untuk check and balance hampir mustahil karena semua yang di sana berebut kekuasaan, tidak memahami sistem. Dengan kosongnya check and balance, demokrasi menjadi cacat," ujar Didik.
Ahli media dan demokrasi Universitas Diponegoro Wijayanto menambahkan, demokrasi di Indonesia memang semakin memudar. Tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Wijayanto menilai, masyarakat Indonesia cenderung setengah hati dalam menjaga demokrasi. "Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
Hal itu salah satunya terlihat dari berbagai kejadian yang terus terjadi belakangan ini di berbagai daerah. Mulai dari penolakan terhadap kepala daerah yang berbeda agama, hingga pembubaran kegiatan agama lain. (X-15)
Baca juga: Politisi Gerindra Harap Dewas KPK Dorong Kasus Century
Baca juga: Wapres: Kesetiakawanan Sosial Atasi Intoleransi & Ketimpangan
Baca juga: Sel Mewah Setnov belum Dibongkar
Harry enggan menyebutkan nama-nama yang masuk dalam daftar 40 orang tersebut.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut partai koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah gemuk.
Berry juga berharap Kabinet Menteri Jokowi-Amin dapat diisi lebih banyak kaum muda yang cerdas, bernyali, dan berprestasi baik
Dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi
Masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang tergiring hasutan sehingga masih sangat terpatri kerangka polarisasi
Bukan karena KIK tertutup untuk melebarkan koalisi. Alasannya agar tetap tercipta keseimbangan dalan jalannya negara, khususnya di parlemen.
Menu makan siang nanti dipersiapkan secara khusus oleh Megawati. Bahkan mantan Presiden kelima tersebut memilih sendiri bahan masakan yang akan digunakan.
OSO belum bisa memastikan apakah pertemuan itu merupakan sinyal bagi Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, kemungkinan itu dikatakannya memang ada
Berbagai respon positif muncul dari pertemuan antara Megawati dan Prabowo, salah satunya Khofifah Indar Parawansa
Pilihan di luar pemerintahan merupakan upaya membentuk iklim demokrasi tetap berjalan. Pemerintah butuh penyeimbang demi tegaknya asas demokrasi dengan checks and balances.
Keduanya memang sudah berencana bertemu sejak lama untuk memperlihatkan kepada publik, hubungan mereka baik-baik saja.
Sinyal akan bergabungnya kubu oposisi terlihat dari pertemuan petinggi partai seperti ketua umum (ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved