KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pejabat anak perusahaan Garuda Indonesia dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC.
Salah satu saksi yang dipanggil ialah Iwan Joeniarto yang pernah menjabat Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Seperti diketahui, Iwan merupakan Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia yang baru-baru ini diberhentikan lantaran tersangkut kasus penyelundupan moge dan sepeda lipat.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HDS (Hadinoto Soedigno, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (16/12).
Selain Iwan, KPK memanggil mantan Corporate Secretary and Legal PT Garuda Indonesia Ike Andriani dan Mantan EVP Human Capital and Corporate Support Services Heriyanto Agung Putra. Satu saksi lagi yang dipanggil ialah VP Corporate Secretary and Investor Relations PT Garuda Indonesia Hengki Heriandono. Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadinoto.
Hadinoto ditetapkan tersangka pada Agustus lalu karena diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia diduga menerima suap sebesar US$2,3 juta dan 477 ribu Euro (total setara Rp40 miliar) dari beneficial owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo.
Hadinoto diduga menerima suap bersama Emirsyah Satar yang kala itu menjabat Dirut Garuda Indonesia. Suap diduga sebagai bagian komisi atas pembelian pesawat dan mesin.
Untuk perkara dengan tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo, KPK telah merampungkan pelimpahan berkas perkara untul segera disidangkan.
Selama proses penyidikan, KPK mengidentifikasi kontrak bernilai miliaran dollar Amerika yang ditandatangani oleh Garuda Indonesia. Antara lain kontrak pembelian mesin dan perawatan mesin (total care program) Trent seri 700 dengan perusahaan Rolls Royce dan kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus SAS.
Kemudian kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR), serta kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.
Selain itu, selama penyidikan KPK juga telah menemukan dugaan aliran dana yang jauh lebih besar dari dugaan awal sebesar Rp20 miliar menjadi Rp100 miliar. Uang ratusan miliar itu diduga untuk sejumlah pejabat di Garuda Indonesia. (A-1)
