RANCANGAN undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi (PDP) menjadi salah satu produk hukum yang diusulkan pemerintah untuk digodok, tahun depan dapat disahkan menjadi undang-undang.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, RUU ini penting untuk segera dibahas karena beraitan dengan perlindungan data pribadi warga serta perlindungan data pribadi saat melintas batas negara.
"Kita harus memastikan Indonesia untuk memiliki kepentingan security Indonesia. Indonesia harus memiliki UU perlindungan data pribadi. Saat ini datang dari usulan pemerintah," ungkap Johnny saat hadir sebagai pembicara di Milenial Fest di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).
Dalam melintas batas negara Indonesia juga harus memiliki kesepakatan soal perlindungan data pribadi dengan negara lain dan yang terdekat misalnya dengan negara-negara ASEAN.
"Harus ada kesepakatan data berpindah ke negara lain termasuk di regional termasuk di ASEAN. Ada protokol cross border data within ASEAN nation. Kita juga secara bilateral perlu kesepakatan data flow cross border antar negara yang menganut azas respirokal," kata Johnny.
UU ini nantinya juga akan mengatur batas wewenang dari lembaga maupun swasta dalam menggunakan data pribadi warga berazaskan tujuan yang tepat.
"Dengan begini swasta yang memiliki data kita tidak bisa memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak baik. Kita atur kewajiban dan wewenangnya," pungkasnya.
Ia menjamin RUU PDP ini kelak akan secara ketat melindungi data pribadi warga dengan berkaca pada aturan tentang PDP yang kini sudah berlaku di eropa.(OL-11)
