Bakohumas BIN Paparkan Tantangan Gerakan Deradikalisasi

IMPLEMENTASI kebijakan pemerintah diperkirakan menemui sejumlah tantangan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Forum Komunikasi Bakohumas Kementerian dan Lembaga yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam forum Bakohumas tersebut, seluruh perwakilan kementerian/lembaga berkomitmen untuk ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menyukseskan berbagai kebijakan pemerintah.

"Padahal, pertumbuhan ekonomi menjadi target yang harus dikejar di tengah gejolak resesi ekonomi global. Selain itu, penyebaran radikalisme juga masih menjadi ancaman nyata bagi negara yang mengancam eksistensi Pancasila hingga memicu disintegrasi bangsa," ungkap juru bicara Kepala BIN Wawan H Purwanto.

BIN juga mengingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin berulang kali menyerukan pentingnya penyederhanaan regulasi dan merampingkan postur birokrasi.

"Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR sebagai lembaga legislatif agar sinergis dan juga mendukung berbagai kebijakan prioritas dalam penyederhanaan regulasi."

Sebagai lembaga negara yang bertugas memantau ancaman terhadap negara, BIN mengakui jika penerapan sejumlah kebijakan pemerintah akan menemui sejumlah tantangan. "Ada hambatan dari oknum yang selama ini mengeruk keuntungan dari ketidakteraturan regulasi. Di sisi lain, rencana perampingan birokrasi berpeluang mendapatkan resistensi dari kalangan ASN itu sendiri yang merasa kepentingannya terganggu."

Selain itu, BIN juga kembali berupaya memerangi penyebaran radikalisme yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali ASN yang merupakan ujung tombak pelayanan publik.

Dalam forum Bakohumas itu, seluruh perwakilan K/L berkomitmen untuk ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menyukseskan berbagai kebijakan pemerintah.

Sekretaris Utama BIN Zaelani menambahkan, dalam periode kedua pemerintahan Jokowi bergegas untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Hal itu diupayakan melalui berbagai program prioritas pembangunan, termasuk kebijakan penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

"Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah, penyederhanaan regulasi dan deradikalisasi perlu terus dilakukan guna meraih simpati dan dukungan publik." (Gol/P-1)