Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus direvitalisasi lantaran banyak yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa.
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, sekitar 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan sebanyak 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa.
“Karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Oleh karena itu, BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyaluran dana desa tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).
Jokowi menjelaskan BUMDes bisa dioptimalkan dengan dana desa yang disalurkan pemerintah. Presiden juga mengingatkan BUMDes yang didanai dengan dana desa bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
Baca juga: IPB Berikan Solusi Persoalan BUMDes di Jabar
Jokowi mencatat total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp329,8 triliun. Pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp72 triliun.
“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa," ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta dana desa untuk tahun 2020 sudah mulai dimanfaatkan di Januari. Selain itu, lanjut dia, dana desa harus diutamakan untuk program padat karya, yang memberikan kesempatan bekerja bagi mereka yang miskin serta menganggur di desa.
Presiden juga menekankan dana desa bisa dioptimalkan ke sektor produktif seperti pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro, budidaya perikanan, desa wisata serta industrialisasi pedesaan.
Lebih lanjut, Jokowi meminta penggunaan Dana Desa didampingi manajemen lapangan.
"Sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," tuturnya.(OL-5)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Warmono mengatakan ancaman tersebut disampaikan melalui sambungan telepon pada Rabu (18/6) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.
PENGAMAT ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil memberdayakan potensi ekonomi desa.
Bukan hanya persoalan perut yang diperhatikan, secara berkala teknisi melakukan body condition scoring untuk memonitor kondisi fisik individu orangutan.
PKN STAN sangat antusias mengambil peran dalam membangun pengelolaan keuangan yang baik untuk BUM Desa Provinsi Jawa Timur.
PT Indra Karya melaksanakan Program Pembangunan Kemandirian Desa Sukorejo, Kabupaten Sragen di Jawa Tengah yang dikelola secara terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian warga.
BERUPAYA mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan, PT Djarum kembali menyelenggarakan Pelatihan Dasar Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kudus, Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved