1,6 Juta ASN Dialihkan Menjadi Penyuluh

SEJUMLAH kementerian telah memulai memangkas pejabat eselon III dan IV. Tugas mereka dialihfungsikan. "Jumlah pegawai negeri kita sekitar 4,3 juta, yang 1,6 juta itu pegawai administrasi yang ditugaskan sebagai penyuluh, jadi pegawai puskesmas," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menuturkan mereka sengaja dialihkan menjadi penyuluh agar lebih berperan di masyarakat. Dia menyebut pengalihan masih bakal berlanjut.

Eks Sekjen PDIP itu menegaskan pembengkakan sumber daya manusia tak boleh kembali terjadi. Kemenpan-Rebiro berkomitmen menjaring ASN lebih ketat. "Tahun ini kita akan lebih tegas lagi," kata dia.

Eks Menteri Dalam Negeri itu menyebut pengalihan tugas pejabat eselon III dan IV tak memakan waktu lama. Kemenpan-Rebiro menyelesaikan hal itu dalam tiga minggu. Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo seusai dilantik sebagai presiden periode 2019-2024, Minggu (20/10). Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.

Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia ke depan. "Eselon harus disederhanakan. Eselon I, II, III, dan IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan empat kementerian telah melaporkan perampingan birokrasi di lingkungan masing-masing. Perampingan diperlukan demi efektivitas dan efisiensi birokrasi. "Kemenpan-Rebiro selesai, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) selesai, Kementerian BUMN (badan usaha milik negara) selesai eselon I-nya. Kemudian, Kementerian Desa mulai dengan mengurangi pejabat eselon I. Jadi ini perampingan," jelasnya.

Dia berharap kementerian dan lembaga lain mengikuti empat kementerian itu. Perampingan bisa dimulai dengan memangkas eselon I dan eselon II. Eselon IV, kata Tjahjo, harus dipangkas habis. "Jadi silakan kementerian dan daerah mau mengurangi pejabat eselon I, II, tapi yang penting IV-V harus habis," tegasnya. (Cah/Medcom/P-3)