PSI Minta DKI Jangan Paksakan Bangun Boarding School

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta pihak Dinas Pendidikan untuk tidak memaksakan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school sebesar Rp106 miliar.

Anggaran itu sempat ditolak oleh sebagian besar anggota fraksi di Komisi E DPRD, namun akhirnya disetujui.

"Kalau dari PSI, boarding school bukan tidak setuju pembangunannya. Kami mau benar-benar kajian dari Dinas Pendidikan DKI itu disiapkan dulu. Jangan sampai uang pembangunan Rp106 miliar ini dilakukan, tapi esensinya tidak maksimal karena dipaksakan," jelas Ara sapaan akrab Anggara di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/12).

Ia menjelaskan pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada (5/12) lalu, Komisi E sepakat memangkas anggaran tersebut.

Namun, kata Ara, di rapat pembahasan RAPBD DKI, Dinas Pendidikan mengusulkan kembali anggaran pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school itu.

"Sebenarnya tidak ada perdebatan untuk pembangunan boarding school. Kami setuju, tapi di pembahasan awal dinas pendidikan tidak siap dengan alasannya mendirikan boarding school. Waktu itu kan perdebatan nya kan karena ruang kelas tidak ada asrama, kan aneh," terang Ara

"Mau bangun boarding school tidak ada asrama. Akhirnya didrop. Tapi, akhirnya pas rapat susulan kemarin Dinas Pendidikan mengusulkan kembali dengan ada asramanya dengan anggaran yang sama," lanjutnya.

Keanehan tersebut, menurut Ara bertambah ketika ditelusuri, diketahui bahwa di dalam anggaran tersebut terselip komponen pengadaan ruang laboratorium fisika dan kimia di sekolah pariwisata itu. Anggaran ini masih akan dibahas di rapat badan anggaran yang dijadwalkan sore ini di DPRD DKI. (OL-4)