Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan kehormatan Minister Konselor Bidang Ekonomi, Investasi dan infrastruktur Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Alison Duncan.
Pertemuan tersebut adalah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia Australia terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan infrastruktur.
Ratifikasi IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11) tersebut.
Sebelumnya pada 4 Maret 2019 lalu, pemerintah Indonesia dan Australia telah menyepakai perjanjian IA-CEPA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan di parlemen kedua negara.
“Dalam rangka meningkatkan neraca perdagangan negara kita, kami dari DPR RI menyambut baik adanya IA-CEPA. Insya Allah, dijadwalkan tanggal 18 Desember 2019, proses ratifikasi dari perjanjian internasional tersebut sudah final,." Sufmi.
"Australia sendiri sudah dalam proses ratifikasi dan akan selesai pada tanggal 12 Desember 2019. Setelah proses ratifikasi selesai, 60 hari kemudian kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan oleh kedua negara tersebut,” jelas politikus Partai Gerindra itu.
Harapannya, tentu peluang dari IA-CEPA ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi global.
Selain dalam hal perdagangan, legislator dapil Banten III itu juga meminta Australia untuk meningkatkan investasi mereka pada pembangunan infrastruktur, penanganan bencana alam, pendidikan, dan lainnya di Indonesia. Turut mendampingi Sufmi, sejumlah Anggota Komisi V, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI. (OL-09)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved