WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menegaskan masih berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK yang baru hasil revisi.
Menurut Laode, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang saat ini berlaku membuat kerja komisi tidak efisien dan berisiko memperlemah penindakan. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut presiden tidak akan mengeluarkan perppu.
"Sampai hari ini kami masih berharap kebijaksanaan dari bapak presiden untuk mengeluarkan Perppu. Kami masih sangat berharap untuk itu," ucap Laode di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/11) malam, seusai menggelar konferensi pers terkait kasus di Badan Pertanahan Nasional.
Baca juga : KPK Tetapkan Pejabat Badan Pertanahan Tersangka Gratifikasi HGU
Laode membeberkan alasan mendesaknya penerbitan perppu. Berdasarkan kajian tim internal KPK, imbuh Laode, ada 26 poin yang dapat melemahkan kerja komisi.
Antara lain soal independensi komisi, kewenangan Dewan Pengawas yang masuk teknis perkara, status pimpinan KPK yang bukan lagi penyidik serta penuntut, dan pemangkasan kewenangan penyelidikan.
"Kami sangat berharap beliau tergerak hatinya mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengeluarkan perppu. Tapi sekali lagi, itu merupakan hak prerogratif dari presiden" ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan lantaran UU KPK yang baru sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu, maka tidak diperlukan lagi perppu. (OL-7)
