Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Kamis (28/11) malam, menggelar pertemuan dengan ormas-ormas Islam di kediaman Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan yang dihadiri 36 ormas Islam itu diawali dengan santap malam bersama di pendopo rumah dinas Wapres.
"Hadir 36 ormas Islam. NU, Muhammadiyah Tarbiyah, Rabithah Alawiyah, ICMI, dan MUI tentu. Jadi banyak sekali," ujar Wapres kepada awak media usai pertemuan.
Wapres menjelaskan pertemuan dengan ormas- ormas Islam itu membahas banyak hal di antaranya kenegaraan, persatuan, hingga ekonomi umat yang dituangkan dalam 6 butir kesepakatan.
"Ada sejumlah kesepakatan. Baik kenegaraan, persatuan, Keutuhan Bangsa, keumatan, dan juga ekonomi umat," terangnya.
Baca juga: Jokowi Cek Pengesahan PT 7 Menit
Berikut 6 butir kesepakatan ormas-ormas Islam yang dibacakan Wasekjen Bidang Fatwa MUI Sholahuddin Al Aiyub di hadapan Wapres.
1. Para pimpinan ormas Islam mempunyai pemahaman yang sama bahwa berdirinya negara-bangsa ini merupakan kesepakatan nasional (al-mitsaq al-wathani) yang harus dijaga dan dipertahankan bersama.
2. Kondisi umat Islam yang sangat majemuk membuka peluang terjadinya perbedaan-perbedaan dan dalam tahap tertentu bisa berubah menjadi perpecahan. Oleh karena itu, bersepakat untuk tetap menjalin hubungan persaudaraan antarsesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) dan antarsesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), serta tetap mengupayakan terjadinya persatuan umat (tawhidulummah).
3. Sebagai bagian terbesar penduduk di Indonesia, umat Islam mempunyai kesempatan yang besar untuk mengambil peran kebangsaan dan kenegaraan secara lebih proporsional. Upaya-upaya untuk memperjuangkan hal itu, harus tetap melalui mekanisme yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.
4. Kondisi umat Islam yang sebagian besar masih lemah secara ekonomi membutuhkan keberpihakan kebijakan secara nasional, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi umat untuk dapat bersaing secara lebih setara.
5. Kondisi bangsa yang masih banyak tantangan perlu untuk dihadapi secara bersama-sama dengan semangat persatuan bangsa. Oleh karena itu narasi dan wacana yang dapat memecahbelah persatuan umat agar dihindarkan. Wacana tentang radikalisme dan separatisme yang tidak terukur berdampak kontra produktif untuk persatuan umat dan bangsa.
6. Bersepakat untuk secara periodik bertemu dengan difasilitasi Bapak Wakil Presiden RI, Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin untuk membicarakan permasalahan yang lebih khusus.
Tampak hadir malam itu di antaranya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Ketua Umum PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Al Jamiyatul Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Umum PB Mathlaul Anwar K.H. Ahmad Sadeli Karim dan lain-lain. (OL-2)
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved