Jumat 29 November 2019, 08:55 WIB

Jokowi Cek Pengesahan PT 7 Menit

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Jokowi Cek Pengesahan PT 7 Menit

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc
Ilustrasi -- Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta, Kamis (28/11/2019)

 

PRESIDEN Joko Widodo ingin mencoba proses pengesahan perseroan terbatas (PT) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengeklaim legalisasi PT secara daring hanya memakan waktu 7 menit.

"Ini mau saya cek benar enggak pelayanan pengesahan PT tujuh menit," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Notaris Dunia ke-29 Tahun 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, penerapan sistem administrasi hukum secara daring memang mampu memangkas waktu pelayanan. Misalnya, legalisasi dokumen kini hanya memakan waktu 3 jam dari sebelumnya tiga hari. "Perizinan pakai elektronik sehingga mengurus izin tidak harus berbulan-bulan," imbuhnya.

Percepatan legalisasi eletronik mempermudah kegiatan notaris. Setidaknya ada 18 layanan kenotarisan secara daring, seperti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNPB), ujian pengangkatan notaris, hingga registrasi dan panduan notaris yang belum memiliki username dan password.

"Artinya, teknologi bisa membuat lompatan sehingga notaris bisa bekerja lebih cepat," tambah Jokowi.

Kepala Negara pun mengingatkan kondisi dunia yang bergerak dinamis seiring kehadiran internet untuk segala. Semua negara terkena dampak dari era disrupsi itu, termasuk Indonesia.

"Era ini menghadirkan tantangan baru dan juga memberikan tantangan besar, di mana pemerintah, pelaku bisnis, dan juga kalangan notaris harus mengubah proses," pungkasnya.

Fasilitas daring

Kementerian Hukum dan HAM memastikan akan menyederhanakan proses bisnis (business process) pendirian badan usaha, serta pemberian legalitas perusahaan perseorangan (PP) untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

"Kebijakan ini mendorong ease of doing business (EoDB), atau kemudahan berusaha, sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna menjelaskan beberapa langkah penyederhanaan proses bisnis pengesahan badan usaha, antara lain, membuat fasilitas daring pendirian badan usaha dapat selesai dalam waktu tujuh menit. Kemudian penggabungan pemesanan nama dan pengesahan dapat dilakukan dalam satu langkah.

Penerapan e-billing, serta tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pemberian voucer secara manual. "Pengumuman perusahaan juga dilakukan dalam AHU online sehingga memangkas biaya penerbitan," jelasnya.

Adapun terkait pemberian legalitas perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas (PT) untuk usaha mikro dan kecil, setidaknya terdapat 11 ketentuan yang berlaku, antara lain, skema pendirian berbentuk pendaftaran, pendiri dapat menyusun sendiri akta pendirian, perusahaan perseorangan dapat didirikan oleh satu orang, tidak ada ketentuan modal minimum, pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam satu tahap.

Juga, permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi. (Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More